Serang, Sinata.id — Di tengah derasnya arus informasi digital dan banjir konten media sosial, pers dinilai masih menjadi jangkar utama masyarakat dalam mencari kebenaran. Pesan itu mengemuka dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, ketika para pemangku kepentingan menegaskan satu hal: kepercayaan publik adalah napas jurnalisme.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai, meski publik kini “hidup” di media sosial, rujukan utama untuk informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tetap berada pada pers profesional.
“Yang diharapkan dari pers itu menjaga trust. Kepercayaan masyarakat masih tinggi, hanya saja mereka kini lebih sibuk menikmati media sosial. Mereka dimanjakan oleh medsos,” ujar Komaruddin, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, perbedaan mendasar antara pers dan media sosial terletak pada rasionalitas, objektivitas, dan tanggung jawab. Di ruang algoritma, emosi dan sensasi sering menjadi komoditas. Di ruang redaksi, verifikasi dan etika menjadi fondasi.
“Pers lebih rasional, lebih objektif, dan bertanggung jawab. Sementara media sosial cenderung memanjakan selera, sehingga yang menonjol justru sajian emosional, bahkan sensasional,” tegasnya.
Komaruddin mengingatkan, kepercayaan publik tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari profesionalisme yang dijaga secara konsisten.
“Trust itu hanya muncul jika didukung profesionalisme. Kalau insan pers tidak profesional, kepercayaan akan turun,” katanya.
Ia menambahkan, kekuatan jurnalisme profesional juga terletak pada prinsip cover both sides. Ketika ruang bagi semua pihak dibuka, publik memperoleh gambaran yang lebih utuh—sesuatu yang jarang ditemui di media sosial.
Namun, pelanggaran etika masih terjadi. Komaruddin menyebut, pengaduan ke Dewan Pers kerap datang setiap hari.
“Ketika profesionalisme dan objektivitas diabaikan, laporan pengaduan bisa masuk setiap hari—setidaknya sekitar 10 laporan,” ungkapnya.
Jurnalisme vs Algoritma
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan jurnalisme tidak boleh kalah oleh mesin.
“Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” kata Cak Imin yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan, tanpa sentuhan manusia dan komitmen pada kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna. Terlebih, Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung internet dan rata-rata hampir tiga jam sehari di media sosial.
Kondisi itu, menurutnya, membuat kualitas informasi sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, hingga kohesi kebangsaan.
“Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas terus hidup sebagai suluh demokrasi,” ujarnya.
Penjaga Kebenaran di Era AI
Gubernur Banten Andra Soni menilai HPN 2026 menjadi momentum mempertegas peran pers di tengah akselerasi kecerdasan artifisial dan transformasi digital.
“Di tengah perkembangan AI, pers berperan sebagai penjaga kebenaran, pengurai kompleksitas, dan penentu makna di tengah arus data,” katanya.
Senada, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan kebebasan pers harus berjalan seiring akurasi dan etika.
“Pers tidak bekerja di ruang hampa. Ia memikul tanggung jawab publik dan kebangsaan, sehingga akurasi dan etika menjadi yang utama,” ujarnya. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini