Tapanuli Utara, Sinata.id – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/3/2026).
Pertemuan strategis tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M M Sitompul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sibolga, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Kehadiran para pimpinan perangkat daerah dalam forum tersebut menunjukkan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput dalam menghadapi tantangan ekonomi makro pada tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat menekankan pentingnya penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Meskipun laporan BI menunjukkan harga pangan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah relatif stabil, JTP Hutabarat tetap menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk terus memantau stok komoditas strategis guna mencegah potensi lonjakan harga.
“Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kita harus mampu memanfaatkan data dari BPS dan Bank Indonesia agar langkah intervensi yang diambil memiliki tingkat akurasi yang tinggi,” paparnya.
Sebagai langkah jangka panjang di sektor hulu, Pemkab Taput juga tengah mengembangkan program Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial.
Bupati berharap BI dapat bersinergi dalam upaya modernisasi sektor pertanian melalui dukungan tenaga ahli serta pemanfaatan data yang akurat. Dengan demikian, proses produksi hingga hilirisasi produk pertanian diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan produktif.
Dalam kesempatan tersebut, TP2DD juga didorong untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui digitalisasi transaksi, pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berdampak pada biaya logistik.
Ia meminta seluruh jajaran asisten serta perangkat daerah terkait untuk terus memantau perkembangan data ekonomi makro nasional sehingga langkah-langkah intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat sasaran. (ramses)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini