Humbang Hasundutan, Sinata.id – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Oloan P. Nababan, mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring tersebut diikuti Bupati Oloan dari Kantor Bupati Humbahas, Bukit Inspirasi Doloksanggul. Dalam kesempatan itu, Oloan Nababan didampingi Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, serta sejumlah perangkat daerah.
Forum yang dipandu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri itu melibatkan delapan kepala daerah, yakni Bupati Humbahas, Banyuwangi, Nias Barat, Pandeglang, Lebak, Madiun, Bombana, dan Halmahera Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, terutama terkait implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah. Selain itu, forum juga membahas evaluasi layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kepada pemerintah daerah, inventarisasi dukungan Kemendagri terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah, serta berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Oloan memaparkan perkembangan pelaksanaan PSN di Kabupaten Humbahas. Ia menjelaskan berbagai capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah guna mendukung keberhasilan program tersebut.
Menurutnya, keberadaan PSN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas akan terus memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Oloan.
Dalam forum tersebut, Bupati Humbahas juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas daerah. Di antaranya peningkatan status dan layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul, pembangunan hunian tetap, penambahan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta berbagai program lain yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi paparan tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian dan program pembangunan yang telah dijalankan Pemkab Humbahas.
Akmal juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan Program Strategis Nasional di Humbahas diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (SN23)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini