Pematangsiantar, Sinata.id – Pengamat politik Imran Simanjuntak mengkritisi peran lembaga legislatif di Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, DPRD Pematangsiantar tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, melainkan cenderung bergantung pada elite penguasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Imran dalam forum bertajuk “Rakyat Siantar Bicara” yang digelar di Dano FoodCourt, Jalan Sibolga, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan ini juga merupakan respons atas aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
“Kita tidak melihat kekuatan partai politik sebagai penyeimbang. DPRD saat ini lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif, belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Imran.
Meski aksi unjuk rasa di depan gedung KPK tersebut tidak digerakkan oleh warga Pematangsiantar, Imran menilai semangat kepedulian terhadap penegakan keadilan harus dimaknai secara luas.
Menurutnya, gerakan tersebut bukan sekadar aksi fisik, tetapi bentuk pemikiran yang mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.
“Artinya, persoalan keadilan di Indonesia masih menjadi perhatian bersama. Itu bagian dari kepedulian kita,” katanya.
Sementara itu, pengamat hukum Parluhutan Banjarnahor yang turut hadir dalam forum tersebut menyoroti sejumlah persoalan di Pematangsiantar, termasuk konflik warga Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, dengan PTPN IV. Ia meminta Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk lebih serius menangani persoalan tersebut.
Ketua terpilih KNPI Pematangsiantar, Arif Harahap, menilai aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini berpotensi bergeser dari ranah hukum ke ranah politik. Meski demikian, ia menegaskan tetap menghargai penyampaian pendapat di muka umum sesuai undang-undang.
“Kami menilai ada indikasi persoalan ini bergeser dari ranah hukum ke arah politik yang tendensius. Namun kami tetap menghargai kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Arif juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas Kota Pematangsiantar.
“Mari bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pematangsiantar,” katanya.
Forum yang dihadiri berbagai organisasi kepemudaan (OKP) tersebut mengusung tema “Siantar Adalah Kita, Bukan Mereka”. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh peserta forum. (SN14)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini