JAKARTA, Sinata.id — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua dan beralih ke pendekatan penyelesaian damai.
Desakan ini disampaikan seiring meningkatnya kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di sejumlah kabupaten sejak Januari hingga Mei 2026.
Berdasarkan pemantauan koalisi, eskalasi kekerasan terjadi di Kabupaten Yahukimo, Dogiyai, Puncak, Tolikara, Puncak Jaya, Tambrauw, Mamberamo Tengah, serta Kota Tembagapura dan Timika.
Sejumlah insiden tercatat dalam periode tersebut. Pada Februari 2026, aparat kepolisian di Yahukimo melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap sedikitnya 20 orang masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Pada 31 Maret 2026, pasca penemuan jenazah seorang anggota polisi di Kabupaten Dogiyai, aparat melakukan operasi yang mengakibatkan delapan warga sipil tertembak, lima di antaranya meninggal dunia.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini