Info Market CPO
🗓 Update: Jumat, 8 Mei 2026 |15:34 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • LOCO NGABANG • LOCO KEMBAYAN • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (TON) 15131 (AGM) 15275 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15100 (IMT/KJA) 15131 (AGM) 15275 KJA ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO NGABANG
14782 14675 (MNA) 14500 (PBI) 14925 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO KEMBAYAN
14772 14525 (MNA) 14400 (PBI) 14825 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14600 (MNA) 14500 (PBI) 14925 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP masih mendominasi pada beberapa titik LOCO
  • Persaingan harga di DMI berlangsung ketat
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Sepatu Rp700 Ribu hingga Drone Miliaran, Dugaan Mark-Up Sekolah Rakyat Disorot KPK

sekolah rakyat
Sekolah Rakyat Kemensos. (Foto: Ist)

JAKARTA, Sinata.id – Dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up dalam program Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik setelah ditemukan sejumlah harga pengadaan barang yang dinilai jauh di atas harga pasaran. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah melakukan kajian khusus terkait program tersebut untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Advertisement

“Kajian ini guna memotret proses bisnis dan penerapannya di lapangan, apa saja dan di mana saja yang masih rentan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (6/5/2026). 

Sorotan muncul setelah sejumlah lembaga antikorupsi menemukan ketidakwajaran harga berbagai barang di sistem e-katalog LKPP atau Inaproc yang berkaitan dengan pengadaan Sekolah Rakyat. 

Salah satu yang ramai dibahas adalah harga sepatu siswa yang dalam perencanaan disebut mencapai Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per pasang.

Padahal, pemilik merek sepatu Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, mengaku tidak terlibat dalam program tersebut dan harga resmi produknya hanya sekitar Rp179.900. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah adanya kejanggalan.

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini