Info Market CPO
πŸ—“ Update: Jumat, 8 Mei 2026 |15:34 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.2K β€’ 2.6K β€’DMI β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO PARINDU β€’ FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15222 15200 (TON) 15131 (AGM) 15275 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15222 15100 (IMT/KJA) 15131 (AGM) 15275 KJA ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K Β· LOCO NGABANG
14782 14675 (MNA) 14500 (PBI) 14925 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K Β· LOCO KEMBAYAN
14772 14525 (MNA) 14400 (PBI) 14825 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
14782 14600 (MNA) 14500 (PBI) 14925 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K Β· FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP masih mendominasi pada beberapa titik LOCO
  • Persaingan harga di DMI berlangsung ketat
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

KPK Gelar OTT di Riau

kpk gelar ott di riau
Oplus_16908288

Jakarta, Sinata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025).

Sejumlah pihak diamankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Riau. Salah satunya diduga Gubernur Riau Abdul Wahid.

Advertisement

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi tindakan OTT tersebut dan menyatakan bahwa lembaga antikorupsi memiliki waktu 1Γ—24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Hasil penentuan tersebut akan diumumkan secara resmi lewat konferensi pers.

Meski belum ada rincian soal identitas tersangka, jumlah uang, atau barang bukti yang diamankan, operasi ini menambah daftar OTT KPK di berbagai daerah sepanjang tahun 2025 yang berfokus pada pengungkapan praktik korupsi terkait proyek dan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.

Baca Juga  Waspada Dampak Konflik Israel–Iran, DPR Desak Pemerintah Siaga

KPK menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan memberantas korupsi di tingkat daerah. (A58)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini