Jakarta, Sinata.id – Muhammad Jusuf Kalla, terkenal dengan sebutan Jusuf Kalla atau JK adalah sosok populer di Indonesia.

Pria berusia berusia 83 tahun, itu pernah dua kali menjabat wakil presiden. Pertama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2014-2019.

Kalla juga pernah menjadi wakil presiden di era Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), periode 2004-2009.

Sebelum mencapai dua jabatan mentereng itu, Kalla juga pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Kalla merupakan Politisi Senior di Partai Golkar. Pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 dan merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), dan sederet organisasi kelas nasional.

Sejak tidak menduduki jabatan di pemerintahan, Kalla yang dikenal sebagai pengusaha asal Sulawesi Selatan tersebut, akhir-akhir ini muncul kembali di ruang publik.

Sekali muncul di panggung nasional, Kalla bikin kejutan dengan aksi kontroversinya dan memantik perhatian publik luas.

Dalam dua pekan terakhir, ada tiga isu yang dilontarkan dan aksi Kalla.

Kenaikan BBM

Pertama, Kalla meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Alasan dia, demi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengendalikan pertumbuhan utang negara.

Kalla berbicara di kediamannya, di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026).

Kalla menilai beban subsidi energi, khususnya BBM, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembengkakan defisit anggaran.

Disebutnya, lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel turut memberi tekanan besar terhadap APBN Indonesia. 

Dalam situasi tersebut, banyak negara memilih melakukan penghematan energi guna mengantisipasi potensi krisis dalam negeri.

JK mengingatkan, jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah kenaikan harga global, maka konsekuensinya adalah peningkatan utang yang justru lebih berisiko dalam jangka panjang.

Ia berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya.

Kalla tak menampik kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi memicu penolakan publik pada tahap awal. 

Namun, berdasarkan pengalamannya, respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah dalam menyampaikan kebijakan tersebut.

Laporkan Rismon

Kedua, Kalla merespons tuduhan bahwa dirinya ikut mendanai Roy Suryo cs dalam menggaungkan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi.

Tuduhan itu beredar di media sosial. Kalla keberatan dengan tuduhan tersebut kemudian melaporkan Rismon Sianipar ke polisi. Rismon diduga pihak yang melontarkan tuduhan.

Kalla melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri sesuai laporan nomor STTL/135/V/2026/BARESKRIM pada Rabu (8/4/2026). 

Kalla alias JK melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

JK menegaskan tidak pernah terlibat dalam upaya pendanaan sebagaimana yang dituduhkan. 

“Ya, saya melaporkan Saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya,” katanya.

Dia menegaskan, tudingan bahwa dirinya membiayai pihak tertentu untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi tidak benar dan tidak berdasar. 

“Masa saya bayar orang Rp 5 miliar untuk menyelidiki beliau. Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan itu,” tandas JK. 

JK menilai polemik ijazah Jokowi telah berlangsung terlalu lama dan menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. 

“Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua,” jelas JK. 

Dia menilai polemik tersebut telah menimbulkan kerugian materi dan memicu perpecahan di masyarakat. 

Untuk menyudahi polemik ini, JK kemudian meminta Jokowi menunjukkan saja ijazahnya ke publik.

Kristen Syahid

Ketiga, JK dalam potongan video yang beredar di media sosial menyinggung soal mudahnya konflik tersulut karena faktor agama.

Dia menyebut, bagi Islam dan Kristen, mati atau menewaskan orang lain adalah syahid.

“Kristen juga begitu, kalau saya bunuh orang Islam saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid,” katanya, dalam bagian ceramahnya. 

Respons Berbagai Pihak

Terkait usulan JK agar menaikkan harga BBM, Wapres Gibran Rakabuming Raka merespons dengan menyebut, bahwa hal itu tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gibran menghargai dan memberikan perhatian serius atas masukan dan usulan JK soal harga BBM naik.

“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Rismon Sianipar setelah dilaporkan oleh JK, berdalih bahwa informasi berupa potongan video yang menyebut dirinya menuduh JK memberikan uang Rp 5 miliar kepada Roy Suryo cs untuk terus menggaungkan ijazah Jokowi merupakan hasil rekayasa AI.

Di sisi lain, Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya tidak harus menunjukkan ijazahnya ke publik.

“Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan,” kata Jokowi, Jumat (10/4/2026).

Teranyar, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan meminta JK meluruskan ucapannya soal Kristen menewaskan atau mati karena membunuh warga Islam, adalah syahid. 

“Apabila benar terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa “orang Kristen yang dibunuh atau membunuh orang Islam adalah syahid”, maka hal tersebut patut diluruskan, karena ajaran Kekristenan tidak mengenal ajaran demikian. Pernyataan seperti itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni yang selama ini kita jaga bersama,” tukas Pdt Victor, Sabtu (11/04/2026). (A08)

Advertisement