Info Market CPO
🗓 Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • LOCO NGABANG • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Prabowo Resmikan Pimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan

prabowo resmikan pimpinan baru bpjs ketenagakerjaan
Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi Ketenagakerjaan

Jakarta, Sinata.id – Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan susunan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031. Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi para pekerja di tengah tantangan global.

Pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menegaskan bahwa jaminan sosial memiliki peran penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan agar warga mampu hidup produktif dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Ia menekankan bahwa produktivitas tersebut menjadi kunci menuju kemandirian berkelanjutan.

Baca Juga  DPR Soroti Keluhan Masyarakat soal Integritas SPMB 2026

Muhaimin juga menilai upaya pemberdayaan tidak cukup hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi harus mencakup penguatan daya tahan sosial serta peningkatan daya saing ekonomi.

Pada konteks ini, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai risiko yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pekerja.

Ia menyebut lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari dampak kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga risiko kematian yang dapat memicu kerentanan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara Kemenko PM dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan hunian sewa terjangkau bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Program diharapkan menjadi bagian dari penguatan kesejahteraan pekerja secara komprehensif.

Baca Juga  Pendaftaran PPPK Kemenkumham 2026 Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Daftar SSCASN

Penetapan kepengurusan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Kepemimpinan baru resmi berlaku sejak 19 Februari 2026 dan akan bertugas hingga 2031. (A18)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini