Info Market CPO
🗓 Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • LOCO NGABANG • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

DPR Soroti Keluhan Masyarakat soal Integritas SPMB 2026

keluhan masyarakat terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru (spmb) 2026 di makassar mendapat perhatian dari dpr ri. sejumlah warga menilai proses seleksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip integritas, transparansi, dan keadilan.
Eva Stevany Rataba (ft: parlementaria

Makassar, Sinata.id – Keluhan masyarakat terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 di Makassar mendapat perhatian dari DPR RI. Sejumlah warga menilai proses seleksi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip integritas, transparansi, dan keadilan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut banyak disampaikan masyarakat dalam agenda reses.

Advertisement

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang lebih adil dan transparan, serta tidak hanya berfokus pada nilai akademik semata.

Menurutnya, proses seleksi juga perlu mempertimbangkan aspek karakter dan semangat belajar calon mahasiswa. Ia menyebut, sejumlah peserta merasa kecewa karena hasil seleksi dinilai belum mencerminkan usaha yang telah dilakukan.

Baca Juga  Anggota Komisi III Tolak restorative justice untuk Kasus Kekerasan Anak

Selain itu, Eva juga menyoroti penyusunan standar biaya pendidikan tinggi agar disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menegaskan pentingnya skema pembiayaan yang lebih fleksibel agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong perguruan tinggi untuk menjadi institusi yang inklusif serta memberikan kemudahan bagi generasi muda dalam mengakses pendidikan. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini