Simalungun, Sinata.id – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menyoroti kinerja Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih.
Mereka menilai intensitas kehadiran kepala daerah dalam berbagai agenda seremonial belakangan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Di saat Kabupaten Simalungun masih menghadapi persoalan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi desa, publik justru lebih sering disuguhkan dokumentasi kegiatan simbolik dibandingkan laporan capaian kinerja yang terukur.
Ketua Cabang GMKI Siantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menyampaikan bahwa hingga kini belum terlihat terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan mendasar di daerah tersebut.
“Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga, pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, serta optimalisasi potensi pertanian dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) belum menunjukkan percepatan yang berarti. Namun, agenda seremonial yang terus dipublikasikan seolah-olah menggambarkan semua persoalan telah tertangani,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, pemimpin daerah tidak seharusnya terjebak pada rutinitas simbolik semata. Seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat hanya akan membangun kesan bekerja, bukan menghasilkan capaian nyata.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 20 Februari mendatang, Bupati Simalungun akan genap satu tahun menjabat. Momentum tersebut dinilai tepat untuk melakukan evaluasi dan menunjukkan hasil kerja yang konkret bagi masyarakat.
“Sudah seharusnya Bupati Anton berbenah dan memperlihatkan capaian yang terukur untuk kemajuan Simalungun,” tegasnya.
GMKI Siantar-Simalungun menilai publik membutuhkan transparansi capaian program, kejelasan indikator keberhasilan, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang dinilai kurang efektif.
Sementara itu, Sekretaris Cabang GMKI Siantar-Simalungun, Flora Simbolon, menyatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat gebrakan nyata yang berdampak signifikan bagi pembangunan Simalungun. Ia menambahkan, dominasi kegiatan seremonial di ruang publik memunculkan pertanyaan terkait arah dan prioritas kebijakan daerah.
GMKI Siantar-Simalungun menegaskan bahwa jabatan bupati merupakan amanah rakyat yang harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran, serta kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (SN14)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini