Info Market CPO
πŸ—“ Update: Senin, 25 Mei 2026 |18:58 WIB |Volume: 1K β€’ 1K β€’ 0.5K β€’ 0.5K β€’ 0.5K β€’ 0.2K β€’ 0.5K β€’ 0.2K β€’ 2K β€’ 0.5K β€’ 3K β€’DMI β€’ BLW β€’ BLW β€’ FOB TDUKU β€’ FRC TBAYUR β€’ LOCO NGABANG β€’ PARINDU β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ FOB TANAH MERAH β€’ LOCO LUWU β€’ FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 1K Β· DMI
12333 (EUP) 12000 (WNI/IMT/KJA) 11990 (AGM) 14850 - WD
N4 N4 (N4)
Vol: 1K Β· BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K Β· FOB TDUKU
12133 (PRISCOLIN) 11800 (WNI) 11790 (AGM) 14650 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K Β· FRC TBAYUR
- 11870 (WNI) 8000 (PRCW) 14720 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO NGABANG
11983 (EUP) 11585 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K Β· PARINDU
11893 (EUP) 11510 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO KEMBAYAN
11883 (EUP) 11435 (MNA) 10750 (PBI) 14400 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 2K Β· FOB TANAH MERAH
11933 (EUP) 10000 (LDCI) - 14450 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K Β· LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD dengan persaingan harga cukup aktif di beberapa lokasi. Tender FOB PALOPO dan LOCO LUWU belum terdapat bidder. Penawaran tertinggi tercatat di DMI dan BLW dengan CTR 14.850, sementara FOB TANAH MERAH berada di level CTR 14.450.
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Revisi UU PPSK Libatkan Publik dan Akademisi

percepat pemulihan fiskal dan moneter di wilayah terdampak bencana sumut
Misbakhun

Jakarta, Sinata.id – Komisi XI DPR RI kembali menegaskan komitmennya membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Melalui Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut, Komisi XI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan pelaku industri keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Kamis (12/2/2026).

Advertisement

Forum ini digelar untuk memperdalam materi perubahan UU PPSK sekaligus memastikan keterlibatan publik berjalan secara bermakna. Sejumlah isu krusial turut dibahas, mulai dari mekanisme penyidikan kejahatan di sektor jasa keuangan, perlindungan hukum bagi otoritas, penanganan perusahaan asuransi bermasalah, hingga pengelolaan aset digital dan kripto. Penguatan tata kelola lembaga keuangan juga menjadi sorotan utama.

Baca Juga  Penegakan Hukum Melempem, Hutan Repa Penyangga Danau Toba Ditebas

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa keterlibatan akademisi dan pelaku industri menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan aplikatif.

β€œKami ingin memastikan partisipasi bermakna berjalan. Akademisi kami libatkan untuk memperkaya perspektif, sementara pelaku industri kami dengarkan agar regulasi yang disusun tidak justru menghambat kegiatan usaha,” kata Misbakhun.

Sementara itu, Ketua Panja RUU PPSK Mohamad Hekal menyampaikan bahwa penguatan norma dalam revisi undang-undang ini tetap berpijak pada prinsip independensi lembaga, termasuk Bank Indonesia, tanpa mengabaikan fungsi pengawasan publik.

β€œIndependensi itu bersifat fungsional. Namun tetap berada dalam koridor pengawasan publik sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.

Komisi XI menegaskan, revisi UU PPSK diarahkan untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional, memberikan kepastian hukum bagi regulator dan pelaku usaha, serta menjawab tantangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan berbasis digital.

Baca Juga  Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Digodok, Menkeu Pilih Pantau Ekonomi Satu Kuartal Lagi

DPR RI memastikan seluruh tahapan pembahasan akan dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan melibatkan banyak pihak sebagai bagian dari fungsi legislasi demi mewujudkan sistem keuangan yang sehat, kuat, dan kompetitif. (A18)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini