Yogyakarta, Sinata.id – Halaman depan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi ruang dialog terbuka. Di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Rabu (11/2/2026), Ketua Komisi XIII Willy Aditya dihentikan sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti program Istura (Istana untuk Rakyat).
Tak ada jarak protokoler. Tak pula suasana resmi yang kaku. Yang ada hanyalah keberanian mahasiswa yang membawa cerita pahit dari kampung halamannya. Seorang perwakilan dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) maju dan langsung menyampaikan persoalan serius: konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan.
Dengan nada bergetar namun penuh keyakinan, ia mempertanyakan kehadiran negara. Menurutnya, banyak komunitas adat terjebak konflik dengan perusahaan, tetapi tak mendapatkan kepastian perlindungan hak asasi manusia.
“Bapak ini kan di Komisi XIII yang melindungi HAM. Tapi sekarang banyak masyarakat adat berkonflik dengan perusahaan, dan mereka tidak mendapatkan kepastian HAM,” katanya di hadapan Willy.
Keluhannya makin tajam saat ia menyinggung kondisi di kampungnya, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ia menilai negara seolah absen ketika warganya membutuhkan perlindungan.
“Pemerintah tidak hadir, seperti di kampung saya,” ujarnya lirih.
Suasana yang awalnya santai berubah serius ketika mahasiswa itu mengungkap bahwa konflik tersebut telah memakan korban. Ia menyebut adanya kekerasan yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat adat, sementara aparat yang seharusnya hadir justru tak terlihat.
“Kami sudah memakan korban, Pak. Perusahaan sampai menganiaya masyarakat adat, sementara polisi hutan tidak ada,” tuturnya dengan nada prihatin.
Willy Aditya tak menunjukkan sikap defensif. Ia justru menyimak dengan penuh perhatian. Bagi legislator Fraksi Partai NasDem itu, momen tak terduga tersebut menjadi inti dari makna kunjungan kerja—mendengar langsung suara yang sering tak sampai ke pusat kekuasaan.
“Tadi teman-teman dari ILMISPI kebetulan berkunjung. Kami berdialog, dan mereka menyampaikan beberapa kasus, khususnya di Toba, Sumatera Utara, dan juga di Luwu, Sulawesi Selatan,” kata Willy setelah pertemuan singkat itu.
Ia pun tak berhenti pada sekadar mendengar. Willy mengundang para mahasiswa untuk membawa data lengkap ke DPR RI agar bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.
“Kami akan menerima aspirasi itu di DPR. Bahkan besok saya akan menerima mereka secara khusus,” tegasnya.
Pertemuan spontan di halaman Gedung Agung itu menjadi cermin bahwa suara rakyat bisa menemukan jalannya—bahkan di tempat yang paling simbolis. Di bawah bangunan bersejarah, keluhan dari pelosok negeri akhirnya terdengar, tanpa podium, tanpa jarak, hanya lewat keberanian untuk berbicara. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini