Jenewa, Sinata.id — Alih-alih menjadi pesta demokrasi, pemilu di Myanmar justru berubah menjadi episode paling kelam dalam sejarah modern negara itu. Selama proses pencoblosan yang digelar bertahap, langit Myanmar dipenuhi suara jet tempur, dan di darat, ratusan keluarga kehilangan orang tercinta.
Menurut laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedikitnya 170 warga sipil tewas akibat serangan udara militer yang berlangsung bersamaan dengan tahapan pemilu. Data tersebut mencatat bahwa serangan tidak hanya terjadi di wilayah konflik terbuka, tetapi juga menyasar desa-desa yang sebelumnya relatif aman.
Serangan berlangsung sejak akhir Desember hingga akhir Januari. Dalam rentang waktu itu, ratusan bom dijatuhkan, menghantam permukiman, pasar, bahkan area dekat tempat pemungutan suara.
Kepala pemantauan Myanmar dari Kantor HAM PBB, James Rodehaver, mengungkapkan bahwa angka korban yang tercatat kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan di lapangan.
“Banyak wilayah terisolasi total. Warga takut berbicara, jaringan komunikasi terputus. Jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih besar,” ujar Rodehaver dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/1/2026).
PBB mencatat lebih dari 400 serangan udara selama periode pemilu. Mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
Pemungutan suara digelar sebagai upaya junta militer untuk mengklaim legitimasi politik pasca-kudeta 2021. Namun proses ini tidak berlangsung secara nasional. Banyak daerah tidak ikut memilih karena berada di zona pertempuran atau dikuasai kelompok oposisi.
Akibatnya, jutaan warga kehilangan hak suara. Di sejumlah wilayah yang tetap menggelar pemilu, masyarakat mengaku datang ke TPS bukan karena pilihan politik, tetapi karena tekanan dan rasa takut.
Kepala HAM PBB, Volker Türk, menilai pemilu tersebut justru memperdalam krisis.
“Proses ini dikendalikan militer dan memperparah kekerasan, ketakutan, serta perpecahan sosial,” kata Türk.
Bersamaan dengan operasi udara, aparat juga melakukan penangkapan massal terhadap warga yang menolak pemilu. Ribuan orang ditahan, sebagian hanya karena mengunggah kritik di media sosial atau menyerukan boikot.
Laporan PBB menyebut, sejumlah tahanan dijatuhi hukuman berat dalam sidang tertutup. Banyak keluarga tidak mengetahui keberadaan kerabat mereka. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini