Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 20 Mei 2026 |18:50 WIB |Volume: 0.5K • 2.6K • 0.5K • 0.5K • 0.2K DMI • FOB PALOPO • DMI • DMI • LOCO PARINDU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
- 11010 (MNA) - 15150 WD
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD. Tender DMI mencatat CTR di level 15.500 dengan bidder IMT, IBP, dan PAA. Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder. Tender LOCO PARINDU mencatat penawaran MNA di level 11.010 dengan CTR 15.150.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Trending

Viral! Kendaraan Dinas Pemkab Simalungun Isi BBM Bersubsidi di SPBU Tuai Sorotan

viral! kendaraan dinas pemkab simalungun isi bbm bersubsidi di spbu tuai sorotan
Mobil Toyota Rush pelat merah melakukan pengisian BBM bersubsidi. (sinata)

Simalungun, Sinata.id — Kendaraan dinas berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun diduga mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pematang Raya, Senin (27/4/2026).

Peristiwa tersebut terjadi di SPBU 14.211.262 Pematang Raya dan terekam oleh warga. Dalam rekaman yang beredar, terlihat satu unit mobil dinas dan sepeda motor pelat merah tengah melakukan pengisian BBM bersubsidi.

Advertisement

Kendaraan yang dimaksud antara lain mobil Toyota Rush berwarna putih dengan nomor polisi BK 1406 T, serta sepeda motor Yamaha Mio putih BK 3258 T.

Petugas SPBU diduga tetap melayani pengisian BBM bersubsidi tersebut, meskipun di lokasi tersedia BBM non-subsidi seperti Pertamax dan kondisi jalurnya relatif tidak antre.

Baca Juga  Pemkab Simalungun Sumbang Rp25 Miliar ke Aceh, Warga Soroti Jalan Rusak

Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, termasuk bagi kendaraan dinas pemerintah.

Seorang pengendara yang berada di lokasi menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai kendaraan dinas seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

“Seharusnya kendaraan dinas menggunakan Pertamax, bukan Pertalite. Tapi masyarakat juga enggan menegur karena khawatir menimbulkan konflik,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan warga lain yang turut mengkritik perilaku tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak mencerminkan sikap yang baik sebagai aparatur pemerintah.

“Sebagai pejabat atau pengguna kendaraan dinas, seharusnya memberi contoh yang baik, bukan justru melanggar aturan,” katanya.

Untuk kepentingan konfirmasi, Sinata.id telah berupaya menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Simalungun, Simson Tambunan, serta Inspektur Roganda Sihombing.

Baca Juga  Skandal! Mobil Dinas Simalungun Tak Bayar Pajak, Pelat Diakali Demi BBM Subsidi

Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan dengan alasan sedang mengikuti kegiatan rapat. (SN19)

 

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini