Jakarta, Sinata.id – Desakan keras agar negara bergerak lebih cepat mengemuka di tengah lambannya pemulihan pascabencana di Sumatera. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah meninggalkan pola kerja sektoral dan segera mengeksekusi langkah rehabilitasi serta rekonstruksi secara terpadu.
Abidin menilai, keterlambatan penanganan bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup ratusan ribu warga yang hingga kini belum kembali memiliki tempat tinggal layak. Data pemerintah mencatat, bencana di Sumatera menyebabkan sedikitnya 238.783 rumah rusak dan menghapus keberadaan 29 desa dari peta permukiman.
“Setiap hari yang berlalu tanpa kepastian hunian membuat kondisi mereka makin rapuh. Negara tidak boleh lamban, apalagi abai dalam memberi perlindungan,” kata Abidin di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Baca Juga: Pasca Maduro Tumbang, Venezuela Berbelok Arah Setelah 12 Tahun Otoritarian
Isu percepatan pemulihan bencana Sumatera dijadwalkan menjadi salah satu topik utama dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang digelar di Megamendung pada Jumat–Sabtu (16–17/1/2026). Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII disebut akan ikut mengawal pembahasan tersebut.
Abidin menegaskan, data kerusakan yang telah dihimpun pemerintah tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Ia meminta angka-angka tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, termasuk jaminan ketersediaan anggaran agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terkatung-katung.
“Pendekatannya harus menyeluruh dan lintas sektor. Jangan sampai ego antarinstansi justru memperlambat pemulihan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pendataan korban masih berpotensi menyisakan celah, mengingat luasnya wilayah terdampak. Berdasarkan catatan terakhir, banjir dan longsor akhir November 2025 mengakibatkan kerusakan 208.693 rumah di Aceh, disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit, dan Sumatera Barat dengan 5.796 unit rumah terdampak.
“Pendataan tidak bisa sekali jalan. Teknologi harus dimaksimalkan untuk pemetaan dan pengawalan rehabilitasi, agar bantuan tepat sasaran dan warga bisa kembali hidup lebih aman,” kata Abidin.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kecepatan pemulihan bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memulihkan mental para penyintas. Dengan kondisi psikologis yang kembali stabil, roda ekonomi diyakini akan bergerak, tatanan sosial pulih, dan risiko lanjutan seperti kemiskinan maupun kriminalitas dapat ditekan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera jelas pekerjaan besar, butuh kebijakan kuat dan dana signifikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri—harus menggandeng swasta, akademisi, tokoh masyarakat, hingga warga terdampak,” pungkas Abidin. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini