Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 25 Mei 2026 |18:58 WIB |Volume: 1K • 1K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.2K • 0.5K • 0.2K • 2K • 0.5K • 3K DMI • BLW • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • LOCO NGABANG • PARINDU • LOCO KEMBAYAN • FOB TANAH MERAH • LOCO LUWU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 1K · DMI
12333 (EUP) 12000 (WNI/IMT/KJA) 11990 (AGM) 14850 - WD
N4 N4 (N4)
Vol: 1K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
12133 (PRISCOLIN) 11800 (WNI) 11790 (AGM) 14650 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
- 11870 (WNI) 8000 (PRCW) 14720 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
11983 (EUP) 11585 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · PARINDU
11893 (EUP) 11510 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
11883 (EUP) 11435 (MNA) 10750 (PBI) 14400 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 2K · FOB TANAH MERAH
11933 (EUP) 10000 (LDCI) - 14450 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD dengan persaingan harga cukup aktif di beberapa lokasi. Tender FOB PALOPO dan LOCO LUWU belum terdapat bidder. Penawaran tertinggi tercatat di DMI dan BLW dengan CTR 14.850, sementara FOB TANAH MERAH berada di level CTR 14.450.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Menkeu Purbaya Bakal Rotasi Pejabat Pajak usai Tangkap Tangan KPK

menkeu tegaskan kebijakan tepat dapat angkat daya beli
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan fiskal pemerintah berhasil memperkuat daya beli masyarakat Indonesia. (Ist)

Jakarta, Sinata.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul rangkaian penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu langkah tegas yang disiapkan Purbaya adalah kebijakan “kocok ulang” atau rotasi jabatan bagi pegawai yang terindikasi bermasalah.

Advertisement

“Pegawai pajak akan kita putar. Jika terbukti terlibat, akan kami mutasi ke daerah terpencil atau bahkan dirumahkan. Kami sedang menilai tingkat pelanggarannya,” ujar Purbaya di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2025)

Purbaya menyatakan tetap memberikan pendampingan hukum bagi pegawai DJP selama proses peradilan berlangsung.

Hal ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah karena mereka masih berstatus pegawai aktif Kementerian Keuangan.

Baca Juga  DPR Minta Pemerintah Bersiap Hadapi Dampak Penutupan Selat Hormuz-Iran

Namun, ia menjamin bahwa kementeriannya tidak akan mengganggu atau mengintervensi penyidikan yang tengah dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kronologi Penggeledahan dan Kasus

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah menggeledah Kantor Pusat DJP pada Selasa (13/1). Tindakan ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak periode 2021-2026.

Selain kantor pusat, KPK sebelumnya telah menyisir Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara selama 11 jam pada Senin (12/1).

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen krusial terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada.

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (10/1), yang menjaring delapan orang di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara. Mereka yang diamankan meliputi:

Baca Juga  CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Penjelasan Terbaru MenPAN-RB dan Bocoran Formasi

– Dwi Budi (Kepala KPP Madya Jakarta Utara)

– Agus Syaifudin (Kasi Pengawas dan Konsultasi)

– Askob Bahtiar (Tim Penilai)

– Pihak swasta dari konsultan pajak dan staf PT Wanatiara Persada.

Para tersangka diduga terlibat dalam praktik suap untuk pengurangan nilai wajib pajak. Saat ini, KPK terus mendalami barang bukti dokumen yang telah disita untuk memperkuat konstruksi perkara. (A58)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini