Jakarta, Sinata.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tegas menyatakan dukungannya terhadap sistem pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung.
Menurutnya, sistem pilkada langsung dengan masyarakat sebagai penentu (pemilih), merupakan suatu sistem yang lahir dari perjuangan rakyat.
Dukungan dinyatakan Megawati ketika menyampaikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Dalam pidatonya, Megawati menekankan, bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mendapatkan kembali hak politiknya, setelah sekian lama dibatasi oleh sistem kekuasaan yang terpusat.
Ia menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin di daerah masing-masing.
Dengan mekanisme tersebut, kepala daerah terpilih juga memiliki dasar legitimasi yang kuat karena memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Baca juga: Anggota KPU Siantar Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ketua Ikuti Konstitusi
“Pilkada langsung memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif, memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah, sekaligus menciptakan ruang pengawasan publik terhadap kekuasaan lokal. Oleh sebab itu, mekanisme ini harus tetap dijaga sebagai proses demokratis, partisipatif, dan sejalan dengan konstitusi,” kata Megawati.
Di sisi lain, Megawati menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menekankan bahwa penolakan tersebut bukan sekadar keputusan politik jangka pendek.
“PDI Perjuangan secara konsisten menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung lewat DPRD. Sikap ini bukan hanya pertimbangan politik praktis, melainkan berdasar pada ideologi, konstitusi, dan sejarah perjuangan demokrasi bangsa,” tegasnya.
Presiden kelima Republik Indonesia itu juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menjamin berkurangnya biaya politik.
“Kita tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi hanya demi alasan efisiensi, stabilitas, atau pendekatan teknokratis yang mengesampingkan kedaulatan rakyat,” pungkas Megawati. (A18)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini