Jakarta, Sinata.id – Agar pemulihan pascabencana terkoordinasi, cepat dan berkelanjutan, Presiden RI tunjuk Mendagri Tito Karnavian untuk memimpin komando pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana.
Keputusan Presiden menunjuk Tito Karnavian bukan tanpa alasan kuat. Kata Mensesneg, Prasetyo Hadi, kapasitas Mendagri sangat krusial dalam mengkoordinasikan daerah-daerah yang terdampak luas.
“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” tutur Prasetyo belum lama ini.
Satgas pemulihan ini disiapkan untuk bergerak cepat dan responsif. Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah, sementara Wakil Ketua Satgas diemban oleh Letjen TNI Richard Tampubolon.
Formasi itu dirancang untuk mempercepat pengambilan keputusan serta menghilangkan hambatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Target utamanya adalah memastikan masyarakat segera keluar dari pengungsian dan mulai menata kembali kehidupan yang lebih aman dan berdaya tahan.
Saat ini, fokus utama satgas diarahkan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pendataan serta pemetaan tingkat kerusakan.
Prasetyo menjelaskan, untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah akan mengonsolidasikan bantuan agar warga dapat memperbaiki tempat tinggalnya secara mandiri dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tak hanya kementerian teknis, dukungan juga datang dari unsur kepolisian yang turut berperan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sejumlah kementerian dan lembaga lainnya pun ikut terlibat aktif, termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dalam mendukung percepatan penyediaan tempat tinggal layak.
Prasetyo menegaskan, keberadaan satgas menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terpadu.
Dengan koordinasi yang solid, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diharapkan dapat terlaksana secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Walau berada dalam satu kerangka kerja satgas, proses pemulihan di masing-masing daerah menunjukkan dinamika yang berbeda.
Aceh, misalnya, masih menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, endapan lumpur tebal serta material kayu berukuran besar masih menutup sejumlah kawasan permukiman.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026.
Langkah perpanjangan ini dimaksudkan agar upaya pembersihan lingkungan, penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh, termasuk menjangkau gampong-gampong yang selama ini sulit diakses.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian, wilayah terdampak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni daerah yang telah pulih, wilayah setengah pulih, serta kawasan yang belum menunjukkan pemulihan signifikan.
Temuan tersebut dinilai memberikan gambaran yang cukup mengejutkan setelah satu setengah bulan pascabencana, namun sekaligus menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan lanjutan.
“Setelah mendengarkan paparan bupati dan wali kota, ada wilayah yang sebelumnya tidak kita perkirakan membutuhkan perhatian, ternyata kondisinya masih berat. Sebaliknya, ada juga daerah yang kita anggap perlu atensi khusus, namun ternyata sudah pulih,” sebut Tito saat rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan telah melakukan penanganan intensif.
Upaya tersebut meliputi pembukaan kembali akses jalan, pembangunan jembatan darurat, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Memasuki fase pemulihan, sebagian besar wilayah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
Hal itu ditandai dengan kembali berjalannya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, berfungsinya layanan kesehatan dan pendidikan, serta mulai menggeliatnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan laporan satgas, sebanyak 11 dari total 18 daerah terdampak di Aceh telah kembali ke kondisi normal, ditandai dengan beroperasinya layanan publik dan pemerintahan.
Sementara itu, Sumatra Barat tercatat sebagai provinsi dengan capaian pemulihan tertinggi di antara ketiganya, meski perhatian khusus tetap difokuskan pada 15 kabupaten yang masih mengalami dampak paling berat. (*)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini