Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Nasional

Aher Dukung Kemendagri Kucurkan Rp59,25 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

aher dukung kemendagri kucurkan rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana sumatera
Ahmad Heryawan

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya atas rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera.

Anggaran sebesar itu, sebagaimana dipaparkan Kemendagri, akan dikucurkan ke tiga provinsi, yakni Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat dan Rp12 triliun bagi Sumatera Utara.

Advertisement

Menurut Ahmad Heryawan yang sering disapa Aher, bahwa besaran dana yang dialokasikan, menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.

Ia menilai proses pemulihan harus dilakukan secara optimal karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, keberlangsungan layanan publik, serta pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Baca Juga  MK Tegaskan BPK Berwenang Tetapkan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga menjelaskan, penggunaan anggaran akan diprioritaskan untuk membenahi infrastruktur utama yang mengalami kerusakan parah.

Infrastruktur utama berupa fasilitas yang menjadi fokus, seperti sekolah, jembatan, sarana kesehatan, kantor desa, dan berbagai fasilitas pemerintahan lain yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Ia menambahkan, dalam perencanaan anggaran tahun 2026, diperlukan kerja sama yang kuat antarinstansi, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan kementerian dan lembaga terkait.

Koordinasi yang solid dinilai penting agar anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga terdampak.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial.

Baca Juga  Kawasan Hutan Danau Toba di Bukit Sihorbo Haranggaol Terbakar

Melainkan, lanjutnya, diperlukan keselarasan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi agar setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II, ia juga menyambut positif komitmen kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan.

Sinergi tersebut diyakini mampu mendorong kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memulihkan fungsi pelayanan publik di wilayah terdampak.

Ia pun menegaskan pentingnya kehadiran negara secara konkret di tengah masyarakat yang tertimpa bencana.

Dengan koordinasi yang kuat serta pengawasan yang ketat, ia optimistis daerah-daerah di Sumatra yang terdampak bencana dapat pulih lebih cepat dan bangkit dengan kondisi yang lebih baik. (*)

Baca Juga  Salat Gerhana Bulan 3 Maret, Kemenag: Momentum Perkuat Solidaritas Umat

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini