JAKARTA, Sinata.id – Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki dugaan praktik kartel dan persekongkolan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Satgas menemukan indikasi penurunan harga yang tidak sejalan dengan tren kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Simanjuntak, mengatakan penyelidikan akan dilakukan bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengungkap penyebab turunnya harga TBS di tingkat petani meskipun kondisi pasar global menunjukkan tren positif.
“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri perwakilan pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.
Ade menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit dari praktik perdagangan yang tidak sehat.
Menurutnya, turunnya harga TBS di tengah kenaikan harga CPO dunia merupakan fenomena yang tidak wajar dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Satgas Pangan Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. Kami melihat adanya fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO dunia justru meningkat,” katanya dilansir dari laman Humas Polri.
Ia memastikan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani maupun mengganggu persaingan usaha yang sehat.
“Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegas Ade.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini