Jakarta, Sinata.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa praktisi hubungan masyarakat (humas) pemerintah tidak lagi memiliki kemewahan untuk memilih antara kecepatan atau ketepatan dalam menyampaikan informasi. Kedua aspek tersebut kini menjadi syarat mutlak untuk membendung arus disinformasi yang bergerak cepat di ruang digital.
MEngutip infopublik.id, pernyataan itu disampaikan Meutya saat membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Meutya, keterlambatan respons dari instansi pemerintah sering kali menjadi faktor utama terbentuknya persepsi publik yang keliru.
Ketika klarifikasi resmi terlambat hadir, ruang informasi publik akan terisi oleh spekulasi atau berita bohong yang lebih dulu sampai ke masyarakat.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” tegas Meutya di hadapan peserta forum.
Lebih lanjut, Menkomdigi mengingatkan bahwa tolak ukur keberhasilan komunikasi publik bukan terletak pada kualitas penyusunan rilis semata, melainkan pada pemahaman yang diterima masyarakat.
Ia menilai, sebaik apa pun pesan yang disusun pemerintah akan percuma jika kalah bersaing dengan narasi yang menyesatkan.
Tantangan Reputasi di Era Digital
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyoroti kerentanan reputasi lembaga negara di era media sosial.
Fifi menjelaskan bahwa opini publik kini dapat terbentuk hanya dalam hitungan menit, sering kali mendahului penjelasan resmi pemerintah.
“Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik,” ujar Fifi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Fifi menekankan pentingnya konsep “satu narasi”. Konsep ini, menurutnya, bukan berarti penyeragaman pesan secara kaku, melainkan penyelarasan arah komunikasi antarinstansi agar saling menguatkan dan tidak kontradiktif.
Transformasi Menuju Arsitek Reputasi
Forum tersebut juga menghadirkan perspektif dari praktisi media dan analisis data. Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, mendorong humas pemerintah untuk meninggalkan pola komunikasi yang reaktif dan defensif. Ia menyarankan agar humas bertransformasi menjadi “arsitek reputasi” yang mampu bekerja secara strategis dan visioner.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, menekankan pentingnya adaptasi teknologi. Menurut Haryo, kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan perubahan lanskap media menuntut humas pemerintah untuk terus belajar dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Sebagai informasi, Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari Kepala Biro Humas serta pejabat fungsional humas dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi nonstruktural untuk menyinergikan komunikasi publik, menyebarluaskan kebijakan, serta menyamakan persepsi guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini