Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, BGN memilih melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada sebelum membuka pembangunan dapur baru.
“Sekarang sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” kata Nanik.
Menurut Nanik, tidak semua wilayah membutuhkan tambahan dapur dalam jumlah besar. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan pembangunan SPPG benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Selain itu, BGN juga menyoroti ketimpangan distribusi dapur MBG yang saat ini masih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih.
“Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik.
BGN berencana melakukan pembenahan menyeluruh terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, penguatan sistem pengawasan, serta pelatihan sumber daya manusia.
Dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan maupun kualitas pelayanan akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
Charles menilai moratorium ini dapat menjadi momentum penting bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” katanya.
Ia juga menilai langkah menahan ekspansi program merupakan pilihan yang bijak di tengah tekanan terhadap keuangan negara.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Charles, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampaknya terhadap peningkatan gizi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung langkah perbaikan yang sedang dilakukan BGN agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (A08/CNA)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini