Oleh: Prof. Dr. Hoga Saragih, S.T., M.T., S.Th., M.Th., D.Th., CIRR, IPU (Anggota Dewan Pakar SOKSI)
Saya selesai menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dengan satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya:
Mengapa bangsa yang begitu kaya sumber daya alam justru terus bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun, di balik pertanyaan tersebut tersembunyi salah satu persoalan terbesar pembangunan Indonesia pada abad ke-21.
Film ini bukan sekadar bercerita tentang Papua. Film ini berbicara tentang wajah pembangunan modern. Film ini mengulas relasi antara negara, korporasi, masyarakat adat, kekuasaan, dan sumber daya alam. Film ini juga mengajak publik mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang harus menanggung dampaknya.
Yang paling penting, film ini memaksa kita bertanya:
Apakah pembangunan yang menghancurkan alam masih layak disebut pembangunan?
Mitos Pertumbuhan Ekonomi yang Jarang Dipertanyakan
Selama puluhan tahun, masyarakat diajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kemajuan.
Ketika investasi meningkat, kita bersorak. Ketika ekspor naik, kita bertepuk tangan. Ketika produk domestik bruto (PDB) bertambah, kita merasa berhasil.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan:
Bertumbuh untuk siapa?
Apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dinikmati oleh rakyat? Apakah pertumbuhan itu memperkuat lingkungan hidup? Apakah pertumbuhan tersebut meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya?
Ataukah pertumbuhan itu hanya memperbesar angka statistik tanpa meningkatkan kesejahteraan yang sesungguhnya?
Film Pesta Babi mengingatkan bahwa tidak semua pertumbuhan menghasilkan kemajuan. Ada pertumbuhan yang justru melahirkan kemunduran ekologis, menciptakan kemiskinan baru, menghilangkan ruang hidup masyarakat, dan memindahkan kekayaan dari banyak orang kepada segelintir pihak.
Kolonialisme Modern Hadir dengan Wajah Berbeda
Ketika mendengar istilah kolonialisme, banyak orang membayangkan kapal perang, tentara asing, dan penjajahan di masa lalu.
Namun, kolonialisme modern sering hadir dalam bentuk yang berbeda.
Ia datang membawa proposal investasi. Ia datang dengan janji pembangunan. Ia datang melalui laporan ekonomi dan jargon kemajuan.
Meski demikian, substansinya tetap sama, yaitu mengambil sumber daya dari suatu wilayah demi kepentingan yang lebih besar di tempat lain.
Saat ini, kolonialisme tidak selalu berbentuk pendudukan wilayah. Ia kerap hadir melalui penguasaan ekonomi, penguasaan lahan, penguasaan rantai produksi, penguasaan pasar, dan penguasaan sumber daya alam.
Akibatnya, masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Ketika Nilai Uang Mengalahkan Nilai Kehidupan
Salah satu persoalan utama pembangunan modern adalah kecenderungan mengukur segala sesuatu berdasarkan nilai ekonomi.
Hutan dinilai dari harga kayunya. Tanah dihitung berdasarkan nilai investasinya. Sungai diukur dari potensi industrinya.
Padahal, nilai kehidupan jauh lebih besar daripada nilai uang.
Hutan tidak hanya menghasilkan kayu. Hutan menghasilkan air, udara bersih, menjaga iklim, menyimpan karbon, melindungi keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan manusia.
Jika seluruh manfaat tersebut dihitung secara jujur, maka banyak proyek yang tampak menguntungkan sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
Dalam konteks ini, ekonom ekologis Herman Daly mengingatkan bahwa ekonomi harus menjadi bagian dari ekologi, bukan sebaliknya.
Kita tidak bisa terus memperlakukan bumi sebagai gudang bahan baku yang tidak terbatas. Bumi memiliki batas, dan ketika batas itu dilampaui, krisis akan datang.
Tagihan Lingkungan yang Tidak Pernah Masuk Neraca
Laporan keuangan perusahaan biasanya mencatat biaya alat berat, biaya produksi, biaya tenaga kerja, hingga biaya distribusi.
Namun, sering kali tidak mencatat:
Hilangnya hutan primer.
Hilangnya satwa liar.
Hilangnya budaya lokal.
Hilangnya mata pencaharian tradisional.
Hilangnya ketahanan ekologis.
Ekonom Nicholas Georgescu-Roegen menyebut kondisi ini sebagai konsekuensi entropi. Setiap aktivitas ekonomi selalu menghasilkan kehilangan yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.
Kita mungkin memperoleh keuntungan hari ini, tetapi anak cucu kita yang akan membayar tagihannya di masa depan.
Papua dan Pertanyaan Moral Bangsa
Film ini pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan moral yang sangat mendasar.
Jika pembangunan membuat sebagian orang kaya tetapi membuat sebagian lainnya kehilangan tanah dan masa depan, apakah itu adil?
Jika investasi menghasilkan keuntungan tetapi menghancurkan warisan ekologis bangsa, apakah itu bijaksana?
Jika kemajuan ekonomi harus dibayar dengan hilangnya hutan tropis terakhir Indonesia, apakah itu layak?
Pertanyaan tersebut tidak hanya berlaku untuk Papua. Pertanyaan yang sama juga relevan bagi Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan berbagai wilayah lain yang menghadapi tekanan eksploitasi sumber daya alam.
Pancasila sebagai Kompas Pembangunan Nasional
Para pendiri bangsa sejatinya telah memberikan arah yang jelas.
Pancasila tidak pernah mengajarkan pembangunan yang mengorbankan manusia. Pancasila juga tidak pernah mengajarkan pembangunan yang merusak alam demi kepentingan sesaat.
Sila Kelima berbunyi:
“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Bukan keadilan bagi pemilik modal. Bukan keadilan bagi kelompok tertentu. Bukan pula keadilan hanya bagi generasi saat ini.
Melainkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi yang belum lahir.
Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bukan untuk mempercepat kerusakan lingkungan, memperbesar ketimpangan, atau memperkaya segelintir elite.
Indonesia Memerlukan Paradigma Pembangunan Baru
Sudah saatnya Indonesia mengubah cara mengukur keberhasilan pembangunan.
Keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilan juga harus diukur dari:
Kualitas lingkungan hidup.
Kesejahteraan masyarakat.
Pemerataan manfaat pembangunan.
Keberlanjutan sumber daya alam.
Perlindungan masyarakat lokal dan adat.
Ketahanan generasi mendatang.
Indonesia memerlukan pembangunan yang menghitung nilai modal alam, menghargai jasa ekosistem, mendengarkan masyarakat adat, dan memandang hutan sebagai aset kehidupan, bukan sekadar objek eksploitasi.
Penutup: Indonesia Seperti Apa yang Akan Diwariskan?
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita bukan sekadar film dokumenter.
Film ini adalah cermin. Film ini adalah peringatan. Film ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia.
Ketika seluruh sumber daya telah dieksploitasi, ketika seluruh hutan telah dibuka, dan ketika seluruh keuntungan telah dinikmati, maka pertanyaan terakhir yang tersisa adalah:
Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukanlah seberapa cepat ia menghabiskan kekayaannya, melainkan seberapa bijaksana ia menjaga warisan alamnya untuk masa depan.
Dan mungkin, itulah pesan paling penting yang ingin disampaikan film ini kepada kita semua. (SN27)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini