Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 30 April 2026 |18:09 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K •DMI • FOB TDUKU • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO NGABANG • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15312 15225 (KJA) 15400 (AGM) 15450 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15312 15225 (KJA) 15205 15450 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
15112 (PRISCOLIN) 14995 (MM) 15000 (AGM) 15250 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14787 14490 (MNA) 14600 (PBI) 15100 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
14762 14490 (MNA) 14500 (PBI) 15000 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
14947 14490 (MNA) 14600 (PBI) 15100 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Pasar cenderung melemah pada beberapa lokasi LOCO
  • Persaingan harga cukup ketat antar bidder
  • Masih terdapat beberapa grade tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
News

Penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak Terbesar Kedua Malah Tidak Tertata

penyumbang pendapatan negara bukan pajak terbesar kedua malah tidak tertata
Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja reses di Kota Tegal

Tegal, Sinata.id – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto soroti kondisi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (PPP) di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang dinilai belum tertata rapi, serta kebersihannya kurang terjaga.

Padahal, pelabuhan tersebut merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua secara nasional setelah Muara Baru di Jakarta.

Advertisement

Hal itu disampaikan Siti Hediati usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV di Kota Tegal, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, dengan status sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua, semestinya persoalan kebersihan dan penataan bisa ditangani lebih optimal melalui dukungan anggaran yang tersedia.

Ia menjelaskan, kontribusi PNBP yang disetorkan ke pemerintah pusat ternyata tidak sepenuhnya kembali ke daerah dalam bentuk alokasi anggaran.

Baca Juga  Truk Crane Terguling di Tebet, Setengah Badan Jalan Lumpuh dan Picu Macet Panjang

Akibatnya, Pemerintah Kota Tegal mengalami keterbatasan dana untuk membenahi dan merawat fasilitas pelabuhan, termasuk aspek kebersihan.

Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI berencana mengangkat persoalan ini dalam rapat kerja bersama kementerian terkait di tingkat pusat.

Koordinasi diperlukan agar distribusi anggaran dapat lebih proporsional, mengingat pelabuhan perikanan merupakan etalase sektor kelautan dan perikanan nasional.

Menurutnya, kampanye konsumsi ikan untuk kesehatan harus diiringi dengan tata kelola pelabuhan yang higienis. Ikan yang berasal dari laut dalam kondisi baik, katanya, tidak seharusnya mengalami penurunan kualitas akibat penanganan yang kurang maksimal saat tiba di pelabuhan.

Selain kebersihan, ia juga menyoroti kondisi area sandar yang dinilai terlalu padat. Sejumlah kapal yang tidak lagi beroperasi masih tertambat di lokasi, sehingga membatasi ruang bagi kapal lain yang hendak bersandar dan melakukan aktivitas bongkar muat.

Baca Juga  Mandeg Lebih dari Dua Dekade, Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT

Ia meminta agar kapal-kapal tersebut segera ditata ulang dan dikelola secara lebih tertib, sehingga kapasitas dermaga dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghambat aktivitas nelayan lainnya.

Lebih lanjut, ia menyebut informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai rencana perluasan pelabuhan pada tahun ini.

Ia berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan, disertai pembaruan fasilitas dan perbaikan menyeluruh, terutama untuk meningkatkan aspek higienitas dan kebersihan kawasan pelabuhan. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini