Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 20 Mei 2026 |18:50 WIB |Volume: 0.5K • 2.6K • 0.5K • 0.5K • 0.2K DMI • FOB PALOPO • DMI • DMI • LOCO PARINDU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
- 11010 (MNA) - 15150 WD
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD. Tender DMI mencatat CTR di level 15.500 dengan bidder IMT, IBP, dan PAA. Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder. Tender LOCO PARINDU mencatat penawaran MNA di level 11.010 dengan CTR 15.150.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Pematangsiantar

Pengaduan Dugaan Kecurangan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Masuk ke DPRD Siantar

forum pengawasan kebijakan publik (fpkp) adukan dugaan kecurangan seleksi jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama di lingkungan pemerintah kota (pemko) ke badan kepegawaian negara (bkn) regional vi medan.
Penggalan surat pengaduan FPKP

Pematangsiantar, Sinata.id – Pengaduan Forum Pengawasan Kebijakan Publik (FPKP) soal dugaan kecurangan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama  (JPT Pratama) sudah masuk ke DPRD Pematangsiantar.

Demikian dikatakan Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Pematangsiantar, Charles Yanri Siregar, Sabtu (25/4/2027) melalui pesan Whatsapp (WA).

Advertisement

Surat pengaduan FPKP, yang salah satunya ditujukan kepada Ketua DPRD Pematangsiantar tersebut, katanya, sudah ia minta kepada staf Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

“Tadi langsung ku suruh agar dimasukkan ke pimpinan (DPRD) melalui ajudan,” sebut Charles Siregar.

Di hari yang sama, Wakil Ketua (Pimpinan) DPRD Kota Pematangsiantar, Frengki Boy Saragih mengatakan, surat pengaduan FPKP belum sampai kepadanya.

Baca Juga  Pedagang Pasar Horas: Ngeri Kami Lihat Bangunan Ini, Hujan Sebentar Langsung Banjir

Bila ada, kata Frengki, ia akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan lainnya. “Belum ada samaku. Gak tahu kalau sama pimpinan lain. Yang pasti kalau samaku belum ada masuk,” ucapnya.

Sementara, selain ke DPRD Pematangsiantar, pengaduan juga disampaikan FPKP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan dan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemko Pematangsiantar.

Adapun dugaan kecurangan yang menjadi sorotan FPKP berupa keabsahan dokumen persyaratan salah satu peserta (calon) yang dinyatakan lulus seleksi adminstrasi. (A18)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini