Info Market CPO
πŸ—“ Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.3K β€’ 0.2K β€’DMI β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO PARINDU β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K Β· LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K Β· LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Simalungun

Pemkab Simalungun Sinkronkan Data Pertanahan

pemkab simalungun sinkronkan data pertanahan
Rapat penataan ruang. ist

Simalungun, Sinata.id – Pemkab Simalungun menggelar rapat koordinasi penataan ruang pada Selasa (2/12/2025) di Sekretariat Daerah, sebagai langkah mempercepat penyelarasan kebijakan tata ruang sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.

Pertemuan yang dimulai pukul 13.30 WIB itu membahas penyusunan hingga revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana detail tata ruang.

Advertisement

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun memimpin langsung agenda tersebut, didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dan sejumlah perangkat daerah lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun turut berpartisipasi, termasuk Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Amran Girsang.

Dalam diskusi, Amran menyoroti pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan kebijakan ruang agar implementasi rencana tata ruang lebih presisi dan tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Baca Juga  TNI Bangun Fasilitas Air Bersih di Nagori Limag Simalungun

Ia menegaskan integrasi data menjadi fondasi utama dalam perencanaan yang berkelanjutan.

β€œPenataan ruang yang baik harus didukung oleh data pertanahan yang valid dan terintegrasi. Dengan sinkronisasi yang kuat, kebijakan ruang dapat berjalan lebih tepat dan berkelanjutan,” ujar Amran.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah OPD, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta unit teknis lain sesuai daftar undangan resmi. (*)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini