Jakarta, Sinata.id –  Pemerintah evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Hingga 24 April 2026, sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara.

Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan sebelumnya yang sempat menyentuh angka 3.000 SPPG.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan di lapangan.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengatakan pemerintah kini memprioritaskan pembenahan tata kelola sekaligus memastikan target intervensi program tetap tercapai.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi program MBG ini harus dicapai,” kata Nani di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain kasus keracunan makanan serta fasilitas dapur yang belum memenuhi standar higienitas.

Karena itu, penghentian operasional sementara diberlakukan agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Nani mengakui terdapat beberapa SPPG yang sulit dibenahi dalam waktu singkat. Pemerintah pun membuka opsi relokasi atau pencarian lokasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Memang ada beberapa yang mungkin sulit diperbaiki. Itu perlu dikonsultasikan, apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, tentu akan didiskusikan dengan BGN,” ujarnya.

Siapkan Command Center Nasional

Di tengah evaluasi tersebut, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan dan terus diperkuat.

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembentukan National Command Center sebagai pusat kendali pelaksanaan MBG secara nasional.

Pusat kendali itu akan ditempatkan di Kemenko Pangan dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2026.

“Command center untuk pelaksanaan MBG se-Indonesia akan ada di Kemenko Pangan. Rencananya Insyaallah diluncurkan sekitar 17 Mei,” ucap Nani.

Keberadaan pusat kendali nasional ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program.

Fokus Mutu dan Manfaat

Sepanjang 2026, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama MBG.

Langkah itu mencakup pembenahan tata kelola, peningkatan efektivitas manfaat program, hingga edukasi mengenai pilihan menu sehat dan bergizi.

Dengan evaluasi ketat dan pengawasan terpusat, pemerintah berharap program MBG semakin tepat sasaran, berkualitas, serta mampu memberi dampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. (A08/Kompas.com)

Advertisement