Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 25 Mei 2026 |18:58 WIB |Volume: 1K • 1K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.2K • 0.5K • 0.2K • 2K • 0.5K • 3K DMI • BLW • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • LOCO NGABANG • PARINDU • LOCO KEMBAYAN • FOB TANAH MERAH • LOCO LUWU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 1K · DMI
12333 (EUP) 12000 (WNI/IMT/KJA) 11990 (AGM) 14850 - WD
N4 N4 (N4)
Vol: 1K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
12133 (PRISCOLIN) 11800 (WNI) 11790 (AGM) 14650 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
- 11870 (WNI) 8000 (PRCW) 14720 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
11983 (EUP) 11585 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · PARINDU
11893 (EUP) 11510 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
11883 (EUP) 11435 (MNA) 10750 (PBI) 14400 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 2K · FOB TANAH MERAH
11933 (EUP) 10000 (LDCI) - 14450 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD dengan persaingan harga cukup aktif di beberapa lokasi. Tender FOB PALOPO dan LOCO LUWU belum terdapat bidder. Penawaran tertinggi tercatat di DMI dan BLW dengan CTR 14.850, sementara FOB TANAH MERAH berada di level CTR 14.450.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Simalungun

Pembangunan Kantor Nagori Silulu Disorot, Diduga Abaikan Transparansi Anggaran

pembangunan kantor nagori silulu disorot, diduga abaikan transparansi anggaran
Pembangunan Kantor Pangulu Nagori Silulu yang sedang berlangsung. (sinata)

Simalungun, Sinata.id – Proses pembangunan Kantor Nagori Silulu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan publik.

Proyek yang sedang berlangsung tersebut diduga tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, lantaran tidak disertai kejelasan mengenai sumber pendanaan.

Advertisement

Pantauan Sinata.id di lokasi menunjukkan aktivitas pembangunan berjalan tanpa dilengkapi papan informasi proyek. Padahal, papan proyek merupakan unsur wajib dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ketiadaan papan proyek tersebut memunculkan pertanyaan terkait asal-usul anggaran pembangunan. Dugaan minimnya transparansi semakin menguat setelah para pekerja di lapangan mengaku tidak mengetahui sumber dana proyek tersebut.

Baca juga:Lurah Martimbang Tanggapi Penolakan Guru SMPN 3 soal Pembangunan Gedung Koperasi

Baca Juga  Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Dianggap Solusi untuk Masyarakat

“Kami tidak tahu soal anggaran, Bang. Kami hanya diminta untuk bekerja,” ujar salah seorang pekerja, Kamis (22/1/2026).

Di sisi lain, pelayanan administrasi pemerintahan nagori sementara dialihkan ke rumah Pangulu Nagori Silulu. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa proses pembangunan tidak disertai perencanaan yang terbuka dan tidak diinformasikan secara resmi kepada masyarakat.

Upaya konfirmasi kepada pihak pemerintahan nagori pun tidak berjalan mulus. Sekretaris Nagori Silulu, Rapi, justru menunjukkan sikap kurang kooperatif saat dimintai keterangan. Ia mempertanyakan maksud kedatangan wartawan dengan nada sinis.

“Untuk apa datang ke sini? Masih saja ada yang datang bulan Januari,” ujarnya.

Baca juga:Masinton Pasaribu Sebut Pembangunan Kantor Bupati Tapteng Tidak Mangkrak

Baca Juga  MTQ Ke 51 Tingkat Kabupaten Simalungun Diikuti 753 Qori dan Qoriah

Alih-alih memberikan penjelasan terkait proyek pembangunan, Rapi mengarahkan wartawan untuk menghubungi Pangulu Nagori Silulu, Saliadi, dan memberikan nomor kontak yang bersangkutan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Saliadi, belum memberikan tanggapan meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan. Sikap tersebut semakin mempertegas dugaan lemahnya keterbukaan informasi di tingkat pemerintahan nagori.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait asal anggaran pembangunan Kantor Nagori Silulu serta alasan tidak disampaikannya informasi secara terbuka. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik dan membuka ruang munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. (SN10)

 

 

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini