Oslo, Sinata.id – Pemerintah Norwegia menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hal ini diumumkan Menteri Luar Negeri Norwegia Kristoffer Thoner setelah negaranya menerima undangan dari pemerintahan AS untuk menjadi bagian dari inisiatif yang diklaim bertujuan mengakhiri konflik global.
“Proposal Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan,” kata Thoner dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan Norwegia menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut sebelum mengambil langkah lanjutan terkait pembentukan dewan tersebut.
Thoner menyampaikan bahwa pemerintah Norwegia tidak akan mengikuti pengaturan yang diusulkan Washington.
“Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan oleh karena itu, tidak akan menghadiri seremoni penandatanganan di Davos,” ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan Norwegia tetap melanjutkan kerja sama erat dengan Amerika Serikat.
Undangan pembentukan Dewan Perdamaian dikirim pemerintahan Trump kepada puluhan negara, termasuk Norwegia.
Undangan tersebut muncul di tengah pernyataan kekecewaan Trump terhadap Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store terkait Nobel Perdamaian.
Store menanggapi dengan menegaskan bahwa Nobel Perdamaian diberikan oleh Komite Nobel yang independen dan tidak berkaitan dengan pemerintah Oslo.
Dewan Perdamaian awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang.
Namun, dalam undangan resmi kepada para pemimpin dunia, AS memperluas mandat dewan tersebut untuk mencakup peran dalam mengakhiri konflik global, tidak terbatas pada wilayah Palestina.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan kepada sekitar 60 negara juga memuat ketentuan kontribusi keuangan.
Negara yang menginginkan keanggotaan permanen atau lebih dari masa normal tiga tahun diminta menyumbang sebesar US$ 1 miliar.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dewan bertujuan “mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik.”
Dewan Perdamaian rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump, yang juga akan menjabat secara terpisah sebagai perwakilan Amerika Serikat.
Sejumlah negara telah mengonfirmasi menerima undangan, namun Prancis mengindikasikan tidak akan bergabung.
Sejumlah diplomat asing menilai inisiatif tersebut berpotensi memengaruhi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini