Teheran, Sinata.id – Publik Iran masih diliputi tanda tanya besar terkait keberadaan pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei.
Sejak disebut sebagai pengganti Ayatollah Ali Khamenei yang dilaporkan tewas dalam serangan di Teheran, sosok Mojtaba belum pernah tampil secara langsung di hadapan publik.
Mengutip laporan CNN International, Rabu (22/4/2026), ketidakhadiran Mojtaba menjadi sorotan di tengah situasi konflik yang mengancam stabilitas rezim Iran. Sejauh ini, pernyataan yang mengatasnamakan dirinya hanya disampaikan melalui siaran televisi atau video berbasis kecerdasan buatan (AI), sehingga memicu berbagai spekulasi.
Kondisi ini berbeda dengan Ayatollah yang selama bertahun-tahun dikenal aktif dan vokal dalam menyampaikan sikap politik Iran. Sejumlah pengamat menilai, nama Mojtaba saat ini digunakan sebagai simbol legitimasi politik oleh elite pemerintahan.
Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai Mojtaba kemungkinan tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk mengambil keputusan strategis secara langsung.
“Tampaknya Mojtaba tidak dalam kondisi untuk membuat keputusan kritis secara mandiri. Namun, sistem tetap menggunakan namanya untuk memberikan persetujuan akhir terhadap keputusan besar,” ujar Vaez.
Ia menambahkan, penggunaan nama Mojtaba juga berfungsi sebagai pelindung dari kritik internal. Dengan mengatasnamakan pemimpin tertinggi, para negosiator dinilai lebih aman dalam menjalankan kebijakan.
“Sistem sengaja menonjolkan keterlibatan Mojtaba sebagai perisai dari kritik internal. Ketidakhadirannya justru memberi ruang bagi pejabat untuk mengaitkan berbagai keputusan kepadanya,” lanjutnya.
AS Pantau Ketat Perkembangan Iran
Perkembangan ini juga mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat (AS). Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Iran kini mengalami perubahan besar dalam struktur kepemimpinan pascakonflik.
“Kami berhadapan dengan pihak yang berbeda dari sebelumnya,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Namun, ketidakjelasan mengenai sosok pengambil keputusan utama dinilai menjadi kendala dalam proses negosiasi.
Analis dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel, Danny Citrinowicz, menilai sistem politik Iran saat ini semakin kompleks dan terfragmentasi.
“Jika sebelumnya negosiasi sudah sulit, kini menjadi jauh lebih rumit karena sistem yang semakin terdesentralisasi dan kaku secara ideologis,” tulisnya.
Senada dengan itu, peneliti dari German Institute for International and Security Affairs, Hamidreza Azizi, menyebut para pejabat Iran berada dalam posisi sulit.
“Mereka harus menyeimbangkan tekanan domestik dan tuntutan diplomasi internasional dalam situasi yang sangat sensitif,” ujarnya.
Ali Vaez kembali menegaskan, ketidakhadiran Mojtaba justru dimanfaatkan oleh elite politik untuk melegitimasi berbagai kebijakan.
“Selama ia tidak muncul, tidak ada bantahan langsung. Hal ini memberi ruang bagi pejabat untuk mengaitkan keputusan kepada dirinya,” tegas Vaez.
Situasi ini membuat AS kesulitan menentukan pihak yang benar-benar memegang kendali di Iran. Struktur kekuasaan yang terdesentralisasi menyebabkan proses diplomasi menjadi lebih panjang dan kompleks. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini