Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Kegagalan Menata Kota? Kelompok Cipayung Soroti Persoalan Infrastruktur di Pematangsiantar

kegagalan menata kota? kelompok cipayung soroti persoalan infrastruktur di pematangsiantar
Ketua-ketua organisasi mahasiswa Kota Pematangsiantar, GMNI, GMKI, dan HMI, mendesak Walikota untuk segera merealisasikan janji politiknya dan menyelesaikan persoalan infrastruktur yang mengganjal kota. Dari kiri: Nicho Gurning (Ketua GMNI), Yova Purba (Ketua GMKI), Raja Lubis (Ketua HMI). (Foto: Istimewa)

Pematangsiantar, Sinata.id – Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari GMKI, HMI, dan GMNI, menyoroti berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini belum mendapat penanganan serius dari Walikota Pematangsiantar. Sejumlah masalah, seperti kondisi jalan rusak, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, hingga Gedung IV Pasar Horas yang pasca kebakaran belum menunjukkan kepastian pembangunan kembali, menjadi perhatian utama kelompok ini.

Kelompok Cipayung menilai bahwa kondisi kota saat ini mencerminkan lemahnya arah penataan dan minimnya keseriusan Walikota dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kota yang seharusnya berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara justru menghadapi persoalan klasik yang terus berulang tanpa solusi jelas.

Advertisement

Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, Minggu, (17/05/2026), menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur di Kota Pematangsiantar bukan sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi telah mengarah pada kegagalan pemerintah dalam menata kota secara serius dan terukur.

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan. Gedung IV Pasar Horas yang terbakar pada September 2024 lalu masih menyisakan ketidakpastian bagi para pedagang terkait kepastian pembangunan permanen.
Di sisi lain, Terminal Tanjung Pinggir yang dibangun sebagai simpul transportasi utama justru diakui sendiri oleh DPRD Kota Pematangsiantar belum beroperasi maksimal. Komisi III DPRD bahkan turun langsung mempertanyakan lambatnya pengoperasian terminal tersebut pada Januari 2026. Ironisnya, Pemko Pematangsiantar terus membicarakan optimalisasi terminal melalui rapat demi rapat, namun praktik terminal bayangan dan naik-turun penumpang di inti kota masih terjadi. Ini menunjukkan lemahnya ketegasan dan buruknya eksekusi kebijakan.”

Baca Juga  Dukung Program One Day No Car, Penumpang KA Siantar Ekspres Tumbuh 17 Persen

“Belum lagi persoalan jalan rusak di berbagai titik kota yang setiap hari dikeluhkan masyarakat, serta persoalan TPA Tanjung Pinggir yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Infrastruktur publik seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.”

“Kami menilai Walikota terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi lemah dalam penyelesaian masalah mendasar rakyat. Kota ini tidak membutuhkan seremoni dan pencitraan, tetapi keberanian mengambil keputusan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat. GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Wali Kota dan seluruh OPD terkait segera menyampaikan roadmap penyelesaian persoalan infrastruktur secara terbuka kepada publik, termasuk target penyelesaian Gedung IV Pasar Horas, optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, penanganan jalan rusak, dan tata kelola sampah kota.”

“Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, publik akan semakin yakin bahwa pemerintah telah gagal menata Kota Pematangsiantar.”

Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, menekankan buruknya kondisi fasilitas publik dan infrastruktur di kota yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Baca Juga  Harga Cabai Merah di Toba Melonjak Akibat Kemarau Panjang

“Beberapa titik yang menjadi sorotan antara lain Terminal Tanjung Pinggir, Gedung IV Pasar Horas, TPA Tanjung Pinggir, hingga kerusakan jalan di berbagai wilayah Kota Pematangsiantar. Menurut HMI, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.”

“Terminal Tanjung Pinggir yang seharusnya menjadi pusat aktivitas transportasi justru terlihat semrawut dan tidak terurus. Fasilitas yang minim, kebersihan yang buruk, serta tata kelola terminal yang tidak berjalan maksimal menimbulkan kesan pemerintah kota membiarkan wajah gerbang transportasi daerah dalam kondisi memalukan. HMI menilai kondisi ini tidak dapat dianggap persoalan biasa karena menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat.”

“Gedung IV Pasar Horas yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat juga dinilai belum mendapat perhatian serius. Kondisi bangunan dan fasilitas pasar yang jauh dari layak menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di pasar tradisional.”

“Persoalan lain adalah kondisi TPA Tanjung Pinggir yang hingga kini belum dikelola maksimal. Penanganan sampah yang buruk bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. HMI menilai pemerintah kota terkesan lamban mencari solusi konkret terhadap persoalan sampah yang setiap tahun terus menjadi keluhan masyarakat.”

Baca Juga  Anggota DPRD Siantar Robin Manurung "Tantang" Mahasiswa Adukan Dirinya ke Polisi

Ketua GMNI Pematangsiantar, Bung Nicolas Gurning, memberikan rapor merah terhadap komitmen kerakyatan Pemerintah Kota Pematangsiantar. GMNI menilai pembiaran infrastruktur rusak merupakan bentuk pengabaian hak-hak ekonomi masyarakat kecil.

“Persoalan infrastruktur ini jangan hanya dilihat sebagai masalah teknis tata kota, tetapi merupakan masalah hajat hidup orang banyak. Sementara Pemko terkesan mengulur waktu tanpa ada timeline jelas. Ini menunjukkan pemerintah kurang berpihak pada nasib kaum marhaen. Masyarakat membayar pajak, tetapi hak mereka menikmati jalan mulus dan fasilitas publik layak justru diabaikan.”

“APBD harus dialokasikan efektif untuk stimulus ekonomi rakyat dan perbaikan fasilitas publik, bukan habis untuk belanja birokrasi atau program seremonial yang minim urgensi.”

Di akhir pernyataannya, Kelompok Cipayung mendesak Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, segera merealisasikan janji kepada masyarakat dan memaparkan transparansi anggaran serta rencana taktis pemulihan kota.

“Kami tidak butuh janji manis di media sosial. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan progresif terkait Pasar Horas, jalan rusak, dan TPA, maka Kelompok Cipayung akan menggalang kekuatan massa lebih besar untuk menuntut hak-hak masyarakat Siantar langsung ke balai kota.” (SN14)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini