Jakarta, Sinata – TNI segera mendapatkan tambahan armada laut dari Jepang. Komisi I DPR RI resmi menyetujui hibah kapal patroli senilai sekitar 1,9 miliar yen atau lebih dari Rp 200 miliar dalam rapat tertutup bersama Kementerian Pertahanan dan TNI, Selasa (10/2/2026).
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menjelaskan bahwa seluruh prosedur persetujuan hibah telah dilalui dan disepakati semua fraksi di DPR.
“Semua mekanisme sudah terpenuhi, dan semua fraksi menyetujui. Kalau bahasa sederhana, kalau kita dibantu, tentu senang,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Senayan.
Ia menambahkan, proses berikutnya adalah pengesahan di Paripurna DPR, setelah itu hibah kapal akan tiba dan bisa langsung digunakan. Meski demikian, Utut menegaskan, DPR tetap menekankan agar bantuan ini tidak bersifat mengikat atau memengaruhi kebijakan nasional.
“Yang penting, bantuan ini jangan sampai mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” tegasnya.
Menurut Utut, pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi wewenang kementerian terkait, dan kemungkinan besar akan dialokasikan ke TNI Angkatan Laut.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menambahkan, hibah kapal merupakan bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang. Indonesia sebelumnya juga telah menerima dua kapal hibah senilai sekitar 1 miliar yen pada tahun lalu.
Dari perspektif strategis, Donny menekankan pentingnya tambahan kapal patroli bagi Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas dan rawan tantangan keamanan. Dari sisi operasional, kapal hibah ini disebut memiliki kemampuan manuver tinggi dan cocok dengan karakter perairan Indonesia.
“Dari sisi ekonomi, ini tidak membebani APBN, karena memang bukan menggunakan dana negara. Hibah ini juga memperkuat kerja sama bilateral kita dengan Jepang, khususnya di bidang pertahanan,” ungkap Donny.
Nilai hibah 1,9 miliar yen diperkirakan setara dengan tiga hingga empat unit kapal patroli. Kapal berukuran sekitar 14 meter panjang, 5 meter lebar, dengan kecepatan maksimal hingga 40 knot.
“Kalau dikapalkan, kira-kira antara tiga atau empat kapal,” kata Donny.
Dengan tambahan ini, TNI Angkatan Laut diharapkan memiliki kemampuan pengawasan dan patroli yang lebih optimal, sekaligus mengokohkan hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor pertahanan. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini