Sinata.id – Pemerintah mulai mengunci perhitungan anggaran besar untuk memulihkan wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Istana memproyeksikan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menembus kisaran Rp53 triliun hingga Rp60 triliun, dengan seluruhnya telah disiapkan dalam kerangka APBN 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah pusat sedang memfinalkan angka kebutuhan riil di lapangan. Proses itu dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat sekaligus tepat sasaran.
“Untuk urusan bencana, saat ini masih dihitung secara final. Perkiraannya berada di rentang Rp53 triliun sampai kurang lebih Rp60 triliun, dan itu sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Stok Beras Tertinggi Awal Tahun, Pemerintah Tegaskan Indonesia Tanpa Impor di 2026
Ia menjelaskan, skema pembiayaan bencana dibagi ke dalam dua jalur utama. Pertama adalah dana siap pakai yang melekat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk merespons kondisi darurat ketika bencana terjadi. Kedua, dana pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang bersumber langsung dari alokasi APBN, digunakan untuk membangun kembali infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan ruang anggaran telah disiapkan jauh sebelum kebutuhan itu benar-benar dieksekusi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, negara telah “mengamankan” dana hingga Rp60 triliun dalam pos APBN untuk menghadapi skenario terburuk bencana.
“Bahkan sebelum bencana terjadi, anggarannya sudah kita kumpulkan sampai Rp60 triliun. Jadi tinggal dieksekusi atau tidak. Ketika dibutuhkan, seperti yang disampaikan Presiden, dananya sudah siap,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan proses pemulihan pascabencana di Sumatera tidak terhambat persoalan anggaran. Fokusnya bukan hanya pada penanganan darurat, tetapi juga percepatan rekonstruksi agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bisa segera pulih. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini