Jakarta, Sinata.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India yang diproyeksikan menghabiskan anggaran negara hingga Rp24,66 triliun. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin, Saleh Husin, dalam keterangan pers di ibu kota, Minggu (22/2/2026).
Rencana impor tersebut diusulkan untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun Kadin menilai langkah ini justru berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin, dikutip Minggu (22/2/2026).
Baca Juga: Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan 2026 Naik, Tak Tergerus Program MBG
Kadin menyoroti bahwa kendaraan yang diimpor akan datang dalam bentuk completely built up (CBU) — artinya utuh dari pabrik — tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi domestik atau nilai tambah ekonomi dalam negeri. Menurut analis industri, kemasan CBU cenderung langsung memasuki pasar tanpa melalui perakitan atau penambahan komponen lokal, yang pada akhirnya menyulitkan produsen dalam negeri untuk bersaing.
Dalam pandangan Kadin, jumlah kendaraan yang direncanakan diimpor seharusnya menjadi momentum memperkuat kapasitas industri otomotif lokal, termasuk sektor komponen seperti mesin, sasis, ban, hingga perangkat elektronik yang justru akan terdampak apabila pasar didominasi oleh produk impor.
Sorotan terhadap rencana impor ini juga datang dari pihak legislatif. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mengedepankan produksi dalam negeri. DPR juga mengingatkan agar belanja negara tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Menurut kritik tersebut, fasilitas industri otomotif domestik masih kuat dan mampu memproduksi jenis kendaraan niaga yang dibutuhkan, termasuk pickup, sehingga tidak ada alasan mendesak untuk memilih importasi masif dari luar negeri.
Sementara itu, pemerintah melalui perusahaan pelaksana proyek PT Agrinas Pangan Nusantara telah memulai proses pengadaan kendaraan dari dua produsen India, termasuk Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors, yang mencakup pikap 4×4 dan truk roda enam. Namun kontrak ini kini ditinjau oleh anggota legislatif karena potensi dampaknya yang kompleks terhadap pasar domestik dan target industrialisasi nasional. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini