Jakarta, Sinata.id – Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan menyalurkan bantuan hunian berbasis data kependudukan by name by address.
Langkah ini dilakukan melalui penyediaan hunian sementara (huntara) dan bantuan dana tunai hunian (DTH) untuk memastikan hak korban terpenuhi secara terukur dan akuntabel selama masa transisi darurat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, percepatan pemulihan dilakukan tanpa jeda bersama pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak.
“Kami tidak berhenti di akhir pekan maupun malam hari. Ini bukti keseriusan pemerintah bersama pemerintah daerah dan seluruh entitas yang terlibat untuk mempercepat pemulihan,” kata Abdul Muhari di Banda Aceh, Sabtu (27/12/2025).
Dalam skema penanganan, pemerintah menerapkan dua bentuk bantuan utama. Huntara diberikan kepada warga yang kehilangan rumah dan tidak memiliki tempat tinggal sementara.
Sementara DTH disalurkan kepada keluarga terdampak yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa hunian, dengan nilai Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulan.
Abdul Muhari menjelaskan, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui Surat Keputusan bupati atau wali kota berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut diverifikasi berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
“Rekening bantuan dibuka atas nama penerima dan ditargetkan cair dalam waktu satu sampai dua minggu. Proyeksi pencairan awal dimulai 2 Januari 2026,” ujarnya.
Sejumlah daerah telah menetapkan calon penerima bantuan hunian. Di Aceh tercatat Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.232 kepala keluarga dan Pidie Jaya 127 kepala keluarga.
Di Sumatra Utara meliputi Tapanuli Selatan 1.442 kepala keluarga, Langkat 714 kepala keluarga, Humbang Hasundutan 165 kepala keluarga, serta Sibolga 330 kepala keluarga yang masih dalam tahap verifikasi.
Sementara di Sumatra Barat, penerima tersebar di Kabupaten Agam 612 kepala keluarga, Padang Pariaman 425 kepala keluarga, Solok 374 kepala keluarga, Lima Puluh Kota 231 kepala keluarga, Pesisir Selatan 35 kepala keluarga, Pasaman Barat 29 kepala keluarga, dan Padang Panjang 17 kepala keluarga.
“Penetapan ini menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima,” kata Abdul.
Selain penyaluran bantuan langsung, pemerintah juga menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai panduan pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang di setiap daerah terdampak.
Dokumen R3P disusun secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta unsur teknis lainnya. Penyusunan rencana tersebut ditargetkan selesai pada pekan pertama hingga kedua Januari 2026 guna memastikan proses rekonstruksi berjalan terarah dan berkelanjutan. (*)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini