Pematangsiantar, Sinata.id – Pemerintah Narendra Modi tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan memblokir sejumlah konten satire dan kritik di media sosial. Langkah ini memicu perdebatan luas terkait kebebasan berekspresi di tengah situasi ekonomi yang sedang bergejolak.
Kebijakan pembatasan tersebut muncul saat India menghadapi dampak serius dari konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ketegangan global itu berdampak langsung pada nilai tukar rupee serta pasar saham India yang melemah.
Selain itu, terganggunya jalur distribusi energi di Selat Hormuz turut memperparah kondisi. Pembatasan pergerakan kapal bahan bakar menyebabkan kelangkaan gas memasak di berbagai wilayah, bahkan memaksa sejumlah restoran dan pabrik menghentikan operasional sementara.
Situasi ini memicu gelombang kritik publik yang disalurkan melalui berbagai platform seperti X, Instagram, serta Facebook. Beragam meme, kartun, hingga video satire yang menyoroti gaya kepemimpinan Modi pun viral di dunia maya.
Namun, tak berselang lama, sejumlah konten tersebut dilaporkan dibatasi aksesnya di India. Platform digital disebut telah mengirim pemberitahuan kepada pengguna bahwa tindakan itu dilakukan atas permintaan otoritas setempat.
Peneliti kebijakan internet dari Tech Global Institute, Prateek Waghre, menyatakan bahwa mayoritas konten yang diturunkan berisi kritik terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses pemblokiran tersebut.
Sementara itu, pakar hukum teknologi di New Delhi, Akash Karmakar, mengungkap adanya aturan baru yang mempercepat penghapusan konten. Jika sebelumnya platform diberi waktu hingga 36 jam, kini permintaan penghapusan bisa dilakukan hanya dalam tiga jam.
Menurutnya, aturan tersebut termasuk yang paling ketat secara global dan berpotensi membuka celah penyalahgunaan, terutama terhadap kritik politik dan satire.
Pengamat menilai meningkatnya kritik terhadap Modi tak lepas dari citra kuat yang selama ini dibangun sebagai simbol kemajuan India. Ketika kondisi ekonomi terguncang, sosok yang sama pun menjadi sasaran utama kekecewaan publik.
Penulis buku Malevolent Republic: A Short History of the New India, Kapil Komireddi, menyebut masyarakat kini semakin berani menyalurkan frustrasi melalui satire.
Meski sejumlah akun telah dibatasi, para kreator konten satire menegaskan tidak akan berhenti. Mereka menganggap kritik sebagai bagian dari hak berekspresi yang harus tetap dijaga di tengah tekanan kebijakan pemerintah.(A07)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini