Pematangsiantar, Sinata.id – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mulai menyusun peta jalan pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Siantar Martoba. Forum yang mengedepankan aspirasi bawah ke atas (bottom-up) ini digelar di Gedung Rapat UPT Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Rabu (11/02/2026).
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Muhammad Hamdani Lubis, menekankan bahwa musyawarah ini merupakan jembatan krusial antara kebutuhan nyata warga dengan ketersediaan anggaran daerah.
“Pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tema ‘Pemajuan Ekonomi Rakyat, Kreativitas Lokal, dan Keunggulan Produk Daerah’. Hal ini selaras dengan visi besar RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan Siantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras,” ujar Hamdani di hadapan para pemangku kepentingan.
Dalam pembukaan tersebut, Hamdani menyampaikan tiga pesan utama kepada peserta musrenbang:
Akurasi Data: Setiap usulan harus berbasis data riil di lapangan, bukan keinginan subjektif.
Kepentingan Kolektif: Memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat luas di atas kepentingan kelompok.
Transparansi: Menjamin proses musyawarah terbuka untuk pengawasan publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Camat Siantar Martoba, Rilan Syakban Pohan, menjelaskan bahwa musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian rembug warga di tingkat kelurahan. Tujuannya adalah menghimpun usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kota guna menjadi dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027.
Rilan juga memaparkan tren positif realisasi usulan pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi usulan musrenbang tahun 2024 berada di angka 29,1%, kemudian melonjak signifikan menjadi 52% pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 22,9%.
Senada dengan pemerintah eksekutif, anggota DPRD Pematangsiantar, Cindira, menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil musrenbang tersebut. Ia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius menanggapi usulan warga agar proses perencanaan ini tidak sekadar menjadi formalitas.
“Saya akan memperjuangkan program-program yang baik bagi warga Siantar Martoba. Saya minta OPD memastikan agar hasil musyawarah ini benar-benar terakomodasi,” tegas Cindira.
Selain pembahasan infrastruktur dan sosial, forum ini juga diisi dengan sosialisasi percepatan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Sumut Cabang Pematangsiantar, serta pemaparan persiapan Sensus Ekonomi oleh BPS Pematangsiantar.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan unsur Forkopimcam, di antaranya Kapolsek Siantar Martoba AKP Martua Manik, Kepala Terminal Tipe A Tanjung Pinggir Bambang Joko Susilo, pimpinan perbankan, serta tokoh masyarakat dan lurah se-Kecamatan Siantar Martoba. (SN10)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini