Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara harus dimaknai sebagai bagian dari gerakan disiplin fiskal nasional, bukan sekadar langkah simbolik.
Ia merespons rencana pemerintah yang tengah mengkaji pemotongan gaji menteri dan pejabat negara di tengah dampak konflik geopolitik global, termasuk di kawasan Timur Tengah.
Menurut Ali, langkah tersebut dapat menjadi sinyal moral bahwa para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati kepada masyarakat.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi tekanan ekonomi, pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan untuk berkorban,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Ia menilai pemotongan gaji memang memiliki nilai simbolik yang kuat, namun dampaknya terhadap anggaran negara relatif terbatas. Karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya instrumen penghematan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menekankan pentingnya memperluas wacana penghematan menjadi gerakan disiplin fiskal secara menyeluruh.
Langkah tersebut, kata dia, dapat mencakup efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran negara.
Ali juga mengingatkan bahwa dinamika global berpotensi memengaruhi harga energi, rantai pasok, serta stabilitas ekonomi nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang responsif dan terukur.
Ia menegaskan bahwa jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan, maka harus menjadi teladan kepemimpinan, bukan sekadar kebijakan administratif.
Di sisi lain, pemerintah diminta tetap memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, pelaku UMKM, dan sektor produktif yang terdampak gejolak ekonomi global.
Ali turut menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik agar kebijakan tersebut dipahami sebagai bentuk kebersamaan dalam menghadapi tantangan global.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memastikan setiap rupiah APBN memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” tegasnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini