Ruang sidang Gedung Nusantara menjadi saksi ketika Presiden Prabowo Subianto memilih kata-kata yang jarang terdengar dalam pidato fiskal: berketuhanan, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial.

Jakarta, Sinata.id  — Biasanya, pidato anggaran berbicara tentang angka defisit, rasio utang, dan asumsi pertumbuhan.

Tapi Rabu pagi ini, Presiden Prabowo Subianto memilih membuka pidato RAPBN 2027-nya dengan sebuah deklarasi filosofis.

Berdiri di podium Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang menjalankan resep ekonomi impor dari Barat maupun Timur.

Yang dijalankan, katanya, adalah sesuatu yang lahir dari bumi sendiri.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional.”

Bagi Prabowo, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya.

Negara, tegasnya, tidak boleh menjadi penonton ketika kesenjangan melebar.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.”

Pemerintah Lemah Tak Akan Melahirkan Negara Maju

Prabowo kemudian masuk ke soal yang selama ini kerap luput dari diskusi ekonomi: kualitas pemerintahan itu sendiri.

Baginya, semua rencana besar akan kandas jika negara tidak mampu melayani dengan baik.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum.”

Untuk itu, pemerintah mengambil langkah yang tak biasa: menaikkan penghasilan aparatur negara secara drastis sebagai cara membangun institusi yang bersih.

Kenaikan gaji hakim, misalnya, disebut Prabowo mencapai hampir 300 persen.

Ia lalu mengalihkan perhatian pada isu yang selalu sensitif: korupsi.

Dengan nada yang tidak meninggalkan ruang tafsir, Presiden memerintahkan seluruh jajaran untuk berbenah dari dalam.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua.”

Advertisement