Jakarta, Sinata.id – China membuat gebrakan besar dengan mengubah Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus dengan nilai mencengangkan sekira US$ 113 miliar atau setara Rp 1.760 triliun.
Langkah ini menjadi proyek perdagangan bebas terbesar yang pernah dijalankan Negeri Tirai Bambu.
Inisiatif bernama Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP) tersebut resmi diperkenalkan pada 18 Desember 2024.
Melalui kebijakan ini, sistem kepabeanan Hainan dipisahkan dari China daratan, menjadikannya wilayah dengan aturan perdagangan yang jauh lebih longgar.
Pemerintah China memangkas tarif dan melonggarkan berbagai regulasi dengan tujuan menarik arus modal asing.
Hainan pun disiapkan sebagai pusat ekonomi baru yang digadang-gadang mampu menjadi pesaing Hong Kong, terutama di tengah tekanan ekonomi global.
Dampaknya cukup signifikan. Proporsi barang yang bisa masuk tanpa tarif melonjak drastis, dari semula hanya 21 persen menjadi 74.persen. Jumlah jenis barang bebas bea juga meningkat lebih dari tiga kali lipat, kini mencakup lebih dari 6.600 kategori.
Dalam skema baru ini, produk yang diolah di Hainan dapat dipasarkan ke China daratan tanpa dikenai tarif, asalkan nilai tambah lokalnya melampaui 30 persen.
Selain itu, investor asing kini mendapatkan akses ke sejumlah sektor jasa yang sebelumnya tertutup, disertai proses investasi lintas negara yang lebih sederhana.
Pemerintah berharap proyek ini mampu mempercepat integrasi rantai pasok global serta mempererat kerja sama ekonomi China dengan negara-negara Asia Tenggara, mengingat posisi geografis Hainan yang menghadap langsung ke kawasan tersebut.
“Pelabuhan ini berpotensi menjadi pintu strategis yang menandai babak baru keterbukaan China terhadap dunia,” sebut He Lifeng, Wakil Perdana Menteri China.
Respons pasar pun terbilang positif. Saham-saham di bursa China dan Hong Kong tercatat menguat menyusul sinyal masuknya aliran modal baru. Sejumlah pengamat menilai Hainan menjadi arena uji coba yang relatif aman bagi China dalam mendorong keterbukaan ekonomi yang lebih luas.
Namun demikian, analis juga mengingatkan adanya keterbatasan. “Pendekatan Hainan menawarkan liberalisasi yang terkontrol dan efektif untuk integrasi rantai pasok.
Meski begitu, wilayah ini belum memiliki fondasi sistem hukum dan keterbukaan finansial sekuat Hong Kong,” kata Xu Tianchen, ekonom senior Economist Intelligence Unit, kepada Reuters. (A18)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini