Jakarta, Sinata.id – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disampaikan Jusuf Kalla mendapat tanggapan berbeda dari DPR RI.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto, menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk meredam tekanan global tanpa harus menaikkan harga energi.
Wihadi menegaskan, APBN tidak semata dipandang dari sisi pendapatan dan belanja, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
Menurutnya, APBN mampu menyerap dampak gejolak eksternal, termasuk kenaikan harga energi dunia, agar tidak langsung membebani masyarakat.
Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan kondisi yang solid. Inflasi tercatat terkendali di angka 3,48 persen pada Maret 2026, sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen. Selain itu, sektor manufaktur juga masih berada di zona ekspansif.
“Dengan kondisi tersebut, APBN mampu berperan sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi,” ujar Wihadi dalam keterangannya.
Dari sisi fiskal, lanjutnya, kondisi APBN juga tetap terjaga dengan defisit yang terkendali dan rasio utang yang aman. Hingga Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Menurut Wihadi, capaian tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk menambah subsidi energi melalui kebijakan refocusing tanpa melampaui batas defisit 3 persen.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah efisiensi pada belanja non-prioritas guna memperkuat anggaran subsidi energi. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah dampak berantai terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli, hingga meningkatkan biaya dana. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berada dalam tren positif,” katanya.
Wihadi menilai keputusan pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan agar berbagai pihak, termasuk Jusuf Kalla, mempertimbangkan kondisi fiskal dan ekonomi secara menyeluruh sebelum mendorong kebijakan kenaikan BBM.
Menurutnya, kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini justru menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini