Simalungun, Sinata.id — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, merespons aspirasi masyarakat terkait rencana pemekaran Kabupaten Simalungun yang kembali mengemuka.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Doli saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan “Menebar Manfaat” bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Selasa (24/3/2026).
Dalam keterangannya, Ahmad Doli menegaskan bahwa aspirasi pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, terutama jika didorong oleh kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
“Aspirasi seperti ini tentu sah dan menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah. Namun, pemekaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap usulan pembentukan daerah otonom baru harus melalui tahapan yang ketat, mulai dari kajian akademik hingga pemenuhan syarat administratif, teknis, dan kewilayahan.
Menurut Ahmad Doli, pemerintah pusat bersama DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa daerah yang akan dimekarkan benar-benar siap, baik dari sisi fiskal, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pemerintahan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Ahmad Doli menyebutkan bahwa saat ini kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah. Oleh karena itu, setiap usulan harus disiapkan secara matang agar dapat diproses ketika kebijakan tersebut dibuka kembali.
“Selama moratorium masih berlaku, prosesnya memang terbatas. Namun, bukan berarti aspirasi tidak bisa dipersiapkan sejak sekarang. Justru ini menjadi momentum untuk melengkapi seluruh persyaratan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR RI, khususnya melalui Baleg, akan tetap membuka ruang untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk dari Kabupaten Simalungun.
“Kami siap menerima dan mengawal aspirasi ini. Yang penting, seluruh proses harus sesuai dengan regulasi agar tujuan pemekaran benar-benar tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Doli juga berharap masyarakat tetap menjaga komunikasi dengan para wakil rakyat, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar aspirasi pemekaran dapat diperjuangkan secara terarah dan berkelanjutan.
Di akhir wawancara, saat disinggung mengenai adanya aspirasi masyarakat di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun yang berharap dirinya dapat menjabat sebagai menteri di masa mendatang, Ahmad Doli memberikan tanggapan singkat.
“Mana yang terbaik saja,” ucapnya. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini