Info Market CPO
🗓 Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • LOCO NGABANG • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Benarkah Akan Terjadi Demo Besar 25 Agustus?

publik menunggu apakah demo besar 25 agustus yang ramai di media sosial itu akan berujung pada aksi nyata di lapangan, atau sekadar isu viral.
Publik menunggu apakah demo besar 25 Agustus yang ramai di media sosial itu akan berujung pada aksi nyata di lapangan, atau sekadar isu viral. (Ilustrasi).

Jakarta, Sinata.id – Isu rencana demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025 mencuat di berbagai platform media sosial. Ajakan tersebut menyebut aksi akan berlangsung di dua lokasi, yakni Gedung DPR RI, Jakarta, serta Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Meski ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari organisasi mana pun yang memastikan rencana aksi tersebut.

Advertisement

Awal Mula Isu

Seruan aksi pertama kali mengemuka di Pati, yang disebut sebagai “Demo Pati Jilid 2”. Mantan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein, sempat mengajak masyarakat turun ke jalan menuntut pemakzulan Bupati Sudewo.

“Seluruh warga Pati, ayo kita bersatu lagi. Jangan lupa, tanggal 25 kita turun bersama,” ujar Husein melalui akun TikTok @cybeer94 pada 18 Agustus 2025.

Baca Juga  Rekrutmen Polri 2026 Dibuka! Cek Syarat, Cara Daftar, dan Link Resmi di Sini

Namun sehari kemudian, Husein menyatakan menarik dukungan terhadap aksi tersebut. Keputusan itu muncul setelah beredar foto dirinya bersama Bupati Sudewo, yang memunculkan spekulasi publik.

Dalam wawancara dengan wartawan, Husein mengaku aspirasinya sudah didengar oleh bupati, sehingga ia tak lagi menuntut pemakzulan. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tidak berada di balik seruan demonstrasi jilid dua.

“Ajakan itu sepenuhnya inisiatif pribadi Ahmad Husein. Fokus kami saat ini adalah mengawal hak angket DPRD Pati serta proses penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api,” jelas koordinator aliansi, Teguh Istiyanto.

Seruan di Senayan

Selain isu di Pati, seruan aksi pada 25 Agustus juga merebak di media sosial dengan sasaran Gedung DPR RI. Ajakan tersebut ramai setelah mencuat polemik mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR, terutama tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.

Baca Juga  Eko Purnomo, Hilang Pascademo Akhir Agustus, Ternyata Sudah Jadi Nelayan

Unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) dan pesan berantai WhatsApp bahkan membawa slogan “Bubarkan DPR”. Akun @Heraloebss menulis, “Sentimen publik terhadap DPR memuncak. Netizen serukan demo bubarkan DPR!!!” Sementara akun lain, @NenkMonica, membagikan panduan teknis menghadapi gas air mata jika aksi benar-benar terjadi.

Meski demikian, kejelasan aksi ini masih simpang siur. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang namanya sempat dikaitkan dengan seruan tersebut, memastikan pihaknya baru akan menggelar demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

“Aksi kami terjadwal pada 28 Agustus di DPR RI, Istana Negara, dan sejumlah kota industri seperti Surabaya, Bandung, Medan, serta Makassar. Fokus tuntutan adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen dan penghapusan praktik outsourcing,” tegas perwakilan KSPI.

Baca Juga  Menkeu Purbaya Diam-Diam Siapkan Diskon Tambahan untuk Perjalanan Libur Nataru 2025/2026

Masih Abu-Abu

Dengan berbagai perkembangan itu, wacana demonstrasi besar pada 25 Agustus baik di Jakarta maupun di Pati masih belum memiliki kepastian. Tidak ada kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, maupun aliansi mahasiswa yang secara terbuka menyatakan bertanggung jawab atas ajakan tersebut. (A46)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini