Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 04 Juni 2026 |17:08 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K DMI • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • FRC PLMBG • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
MERANTI7 N4 (MERANTI7)
Vol: 0.5K · DMI
15025 (AGM) 15010 (IBP) 14921 (EUP) 15075 AGM ACC
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · BLW
15025 (ARM) 15010 (MM) 14951 (EOP) 15075 ARM ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
14825 (AGM) 14785 (MM) 14736 (PRISCOLIN) 14875 AGM ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
14880 (WIRA) 14759 (WNI) 8000 (PRCW) 14945 WIRA ACC
N7 N4 (N7)
Vol: 0.5K · FRC PLMBG
14875 (AGM) 14860 (MM) 14771 (PRISCOLIN) 14925 AGM ACC
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi transaksi ACC dengan persaingan harga yang cukup ketat antar bidder. AGM memenangkan tender DMI, FOB TDUKU, dan FRC PLMBG, sementara ARM unggul di BLW dan WIRA memenangkan tender FRC TBAYUR. Tender LOCO LUWU belum terdapat bidder.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Anggota Komisi XIII DPR RI Soroti Dugaan Pungli di Kementerian Imipas

anggota komisi xiii dpr ri soroti dugaan pungli di kementerian imipas
Yanuar Arif Wibowo (ft: parlementaria)

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo soroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Yanuar menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan integritas di lingkungan birokrasi. Ia juga mengaku prihatin atas munculnya dugaan penyimpangan yang terjadi.

Advertisement

Menurutnya, peristiwa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terus terang ini berita yang sangat mengecewakan. Harapan kita, pejabat publik dapat menjaga integritas dan menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujar Yanuar, Jumat (5/6/2026).

Politikus  itu mengatakan, sebagai mitra kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi XIII DPR RI memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola internal di kementerian tersebut.

Baca Juga  Wamenag: Masjid Madrasah Harus Jadi Pusat Pembinaan Karakter

Menurutnya, dugaan praktik pungli menunjukkan masih adanya celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan dalam proses pelayanan maupun perizinan.

“Ini harus menjadi pelajaran penting bahwa masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam sistem birokrasi sehingga potensi terjadinya pungli maupun penyimpangan lainnya dapat dicegah,” katanya.

Yanuar juga menekankan pentingnya penguatan integritas dan independensi aparatur sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Ia berharap seluruh jajaran kementerian dapat melakukan pembenahan secara berkelanjutan guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain itu, ia meminta agar proses penanganan kasus dilakukan secara transparan dan tuntas sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Mudah-mudahan ini bisa diungkap secara terbuka dan menyeluruh,” ujarnya.

Baca Juga  Kendalikan Inflasi untuk Menjaga Stabilitas Sumut Pascabencana

Ia berharap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan nantinya dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (A18)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini