Pematangsiantar, Sinata.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerak Nusantara Sumatera Utara menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian bangsa.
Organisasi masyarakat sipil tersebut menilai ketergantungan Indonesia terhadap dinamika ekonomi global masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Di tengah tantangan tersebut, UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 96,9 persen tenaga kerja.
Gerak Nusantara menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang mampu bertahan saat krisis ekonomi, baik pada krisis moneter 1997–1998 maupun krisis global 2008. Ketika banyak perusahaan besar mengalami penurunan usaha dan melakukan pemutusan hubungan kerja, pelaku UMKM tetap mampu bertahan berkat fleksibilitas usaha dan minimnya ketergantungan terhadap modal eksternal.
Meski demikian, Gerak Nusantara mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih menjadi hambatan bagi pengembangan UMKM.
Salah satunya adalah akses permodalan. Menurut organisasi tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal sehingga terpaksa mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi.
Karena itu, Gerak Nusantara mendorong perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM.
Selain permodalan, organisasi itu juga menyoroti pentingnya membangun sinergi antara UMKM dan sektor pertanian. Hubungan langsung antara pelaku UMKM dan petani dinilai dapat memotong rantai distribusi yang selama ini dikuasai perantara atau tengkulak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.
Gerak Nusantara juga menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kedua program tersebut dinilai dapat membuka peluang pasar baru bagi UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Di sisi lain, legalitas usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi perhatian. Pelaku UMKM didorong untuk mendaftarkan merek dan produk mereka guna menghindari sengketa hak cipta maupun klaim kepemilikan yang merugikan usaha kecil.
Pemerintah juga dinilai perlu mempermudah proses pengurusan hak kekayaan intelektual agar tidak menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Aspek lain yang dianggap penting adalah penyediaan akses pasar yang memadai. Gerak Nusantara menilai keberhasilan UMKM sangat ditentukan oleh kemudahan dalam memasarkan produk.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyediakan ruang pemasaran yang strategis, baik melalui pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pameran, maupun platform perdagangan lainnya.
Ketua DPD Gerak Nusantara Sumatera Utara Torop Sihombing bersama Sekretaris DPD Ferry Simarmata menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut perlu segera diwujudkan guna mendukung program pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Mereka menegaskan, penguatan UMKM merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan hilirisasi, kemandirian ekonomi, serta visi Indonesia Emas yang tengah didorong pemerintah. (SN14)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini