Jakarta, Sinata.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Ginandjar Kartasasmita, mengungkap fakta di balik pertemuan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang berlangsung pada 20 Mei 1998.
Pertemuan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu kerap disebut sebagai salah satu momentum penting yang mempercepat lengsernya Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada 21 Mei 1998.
Namun, Ginandjar membantah anggapan bahwa pertemuan tersebut merupakan aksi mundur berjamaah para menteri dari kabinet.
Menurutnya, pembahasan saat itu lebih difokuskan pada upaya mencari jalan keluar di tengah situasi nasional yang semakin tidak terkendali akibat kerusuhan dan gelombang demonstrasi mahasiswa.
“Pendirian para menteri saat itu adalah meminta Pak Harto mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Kami tidak pernah secara langsung meminta beliau mundur,” ujar Ginandjar dalam siniar Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (14/5/2026).
Fokus Menyelamatkan Negara dan Soeharto
Ginandjar menjelaskan hasil perundingan para menteri dituangkan dalam sebuah surat yang rencananya akan disampaikan kepada Soeharto.
Namun, surat tersebut tidak berisi penolakan terhadap rencana pembentukan Komite Reformasi maupun kabinet hasil reshuffle. Para menteri juga tidak secara eksplisit meminta Soeharto mengundurkan diri.
Menurut Ginandjar, langkah itu diambil karena situasi Jakarta saat itu sangat genting dan dikhawatirkan memicu kekacauan yang lebih besar.
Ia mengaku para menteri juga mempertimbangkan pengalaman Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang digulingkan rakyat pada 1986 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan pelanggaran HAM.
“Kami tidak ingin Pak Harto diperlakukan seperti Marcos oleh rakyat. Situasi saat itu sangat sulit dikendalikan,” kata Ginandjar.
Tekanan Politik dan Demonstrasi Mahasiswa
Ginandjar menilai mempertahankan kekuasaan Soeharto pada saat itu hampir mustahil dilakukan.
Legitimasi pemerintah terus menurun, terutama setelah Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya.
Di sisi lain, ribuan mahasiswa dan massa aksi mulai mendekati Jalan Cendana, kediaman Soeharto dan keluarganya.
Menurut Ginandjar, penggunaan kekuatan militer untuk membubarkan demonstrasi justru berpotensi memicu konflik yang lebih besar.
“Kalau mahasiswa ditembak, situasi akan semakin buruk. Kami tidak ingin terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat,” ujarnya.
Surat Diduga Tak Pernah Sampai
Ginandjar mengungkapkan surat hasil pertemuan 14 menteri kemungkinan besar tidak pernah sampai langsung ke tangan Soeharto.
Ia hanya sempat menghubungi putri Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, serta Panglima ABRI saat itu, Wiranto, untuk menyampaikan hasil pembicaraan tersebut.
Menurutnya, Soeharto diduga sudah mengetahui isi pembahasan para menteri sebelum surat resmi dikirimkan.
Ketika Wakil Presiden BJ Habibie berencana menemui Soeharto pada malam hari untuk membicarakan situasi politik, Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursjid menyampaikan bahwa Presiden sudah mengambil keputusan.
“Pak Habibie diminta datang keesokan pagi karena Presiden akan menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan,” kata Ginandjar.
Keesokan harinya, tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini