Jakarta, Sinata.id – Badan Legislasi DPR RI (Baleg) memastikan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi aturan pensiun pejabat negara.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang meminta pembentuk undang-undang memperbarui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyatakan DPR tengah mempelajari secara menyeluruh isi putusan tersebut sebelum melakukan langkah lanjutan.
Menurutnya, MK menilai aturan lama terkait hak keuangan dan pensiun pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara perlu diformulasikan ulang agar lebih proporsional.
“Intinya, perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi terkini,” ujar Martin, Selasa (17/3/2026).
Ia menambahkan, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyusun revisi undang-undang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
MK sendiri memberikan tenggat waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan.
Martin menjelaskan revisi UU tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), karena termasuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka.
Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang memungkinkan revisi dilakukan apabila berkaitan dengan putusan MK.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai aturan lama sudah tidak relevan dan perlu diganti dengan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan sejumlah prinsip dalam penyusunan aturan baru, seperti karakter lembaga negara, independensi, serta asas proporsionalitas dan akuntabilitas.
Selain itu, MK juga membuka opsi perubahan skema, termasuk kemungkinan mengganti sistem pensiun dengan pemberian uang kehormatan satu kali setelah masa jabatan berakhir.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan tersebut bersifat mengikat secara bersyarat, yakni ketentuan dalam UU lama tetap berlaku hingga diganti dengan undang-undang baru dalam waktu maksimal dua tahun.
Permohonan uji materi atas aturan ini sebelumnya diajukan oleh akademisi dan mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang menilai skema pensiun anggota DPR perlu ditinjau ulang dari sisi keadilan dan penggunaan keuangan negara. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini