Jakarta, Sinata.id – Menjelang Ramadan 2026, pasar pangan di Indonesia menjadi sorotan utama pemerintah. Lonjakan harga kebutuhan pokok selalu menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama saat momen puasa dan jelang Lebaran.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah cepat agar harga tetap stabil, salah satunya dengan mengirimkan hampir 10 ton cabai rawit ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sebagian besar cabai—sekitar 4,3 ton, diperoleh dari Sulawesi Selatan. Seluruh biaya distribusi ditanggung pemerintah, sebagai upaya meredam gejolak harga yang sempat muncul di sejumlah daerah.
“Intervensi ini bagian dari upaya masif kami sejak Februari untuk memastikan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa tanpa terbebani harga pangan yang tinggi,” tulis Bapanas di situs resminya, Rabu (4/3/2026)
Selain mengirim cabai, pemerintah juga mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Februari 2026, GPM digelar sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota di 33 provinsi—naik hampir 117 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Baca juga: Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan DPR RI, Pemerintah Diminta Kuasai Stok
Melalui GPM, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan aneka cabai dengan harga terjangkau. Untuk mendukung distribusi, program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) memastikan ketersediaan pangan dari satu wilayah ke wilayah lain berjalan lancar.
Tidak hanya itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras juga terus digulirkan. Hingga akhir Februari 2026, Perum Bulog telah menyalurkan 1,025 juta ton beras SPHP dari tahun 2025, dengan realisasi Februari mencapai 136 ribu ton.
Tahun ini, target SPHP beras ditetapkan 828 ribu ton, ditambah 242 ribu ton jagung pakan untuk menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan.
Menjelang Idulfitri, pemerintah juga memperkuat perlindungan daya beli melalui bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Pengawasan rantai pasok pangan pun diperketat. Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan telah memantau 28.270 titik di seluruh Indonesia, mulai dari produsen, agen, distributor, grosir, hingga ritel.
Hasilnya, inflasi selama Ramadan relatif terkendali. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulan Ramadan 2026 tercatat 0,68 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Ramadan 2022 dan 2025.
Komponen volatile food tercatat 2,50 persen (month-to-month) dengan kontribusi 0,41 persen terhadap inflasi bulanan, sementara inflasi pangan tahunan berada di 4,64 persen, masih sesuai sasaran pemerintah 3–5 persen.
Dengan kombinasi distribusi strategis, pasar murah, dan pengawasan ketat, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menikmati Ramadan dan Lebaran tanpa tekanan harga pangan yang tinggi. (A18)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini