Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 4 Mei 2026 |15:05 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • FOB TDUKU • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO NGABANG • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15400 15297 (PAA) 15300 (AGM) 15415 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15400 15297 (PAA) 15300 (AGM) 15145 EUP ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
15198 (PRISCOLIN) 15097 (PAA) 15100 (AGM) 15215 PRISCOLIN ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14875 14589 (MNA) 14700 (PBI) 15065 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
14850 14589 (MNA) 14600 (PBI) 14965 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15035 14589 (MNA) 14700 (PBI) 15065 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • PRISCOLIN unggul pada FOB TDUKU
  • Segmen LOCO masih cenderung melemah dan belum merata
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Rentetan OTT, DPR Ingatkan Kepala Daerah Tidak Main Api

rentetan ott, dpr ingatkan kepala daerah tidak main api
Muhammad Toha

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar praktik korupsi tanpa tebang pilih.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap seluruh kepala daerah, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) dalam waktu berdekatan.

Advertisement

Menurut Toha, upaya penegakan hukum yang konsisten menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap pejabat publik terus berjalan. “Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami mendukung penuh langkah KPK. Ini peringatan keras bagi kepala daerah bahwa pengawasan tidak pernah lengah,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan para kepala daerah agar benar-benar memusatkan perhatian pada pelayanan publik, bukan justru mencari celah melanggar hukum. Ia menilai, tindakan korupsi bukan hanya merusak sistem, tetapi juga mengkhianati mandat rakyat.

Baca Juga  Putusan Bebas Amsal Sitepu Tak Bisa Dibanding, DPR Tegaskan Sesuai KUHAP

“Kami di Komisi II DPR menyesalkan masih ada kepala daerah yang nekat bermain-main dengan hukum. Jika proses pengisian jabatan dilakukan melalui suap, maka birokrasi di bawahnya hampir pasti tidak akan berjalan secara profesional,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir KPK kembali menjerat sejumlah kepala daerah. Usai penangkapan Bupati Bekasi, publik juga dikejutkan dengan OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terkait praktik suap dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian uang untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan desa. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini